Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan penyegelan terhadap 64 lahan perusahaan yang terbakar di Sumatra dan Kalimantan.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugadirman menuturkan dari 64 lahan yang disegel, ada 20 perusahaan di antaranya milik luar negeri dan selebihnya perusahaan dalam negeri.
"Berasal dari luar negeri yakni Singapura, Hong Kong dan Malaysia," ujar Ruandha di Jakarta, Jumat (4/10).
Ia mengatakan penyidik Kementerian LHK masih mendalami dugaan sejumlah pelaku atau dalang dibalik kebakaran hutan lahan (karhutla). Rincian perusahaan itu, jelas Ruandha, berasal dari 47 unit perkebunan sawit, 13 unit hutan tanaman, satu unit restorasi ekosistem, 3 unit hutan alam dengan luas total area yang terbakar seluas 14.343 hektare.
“Sedangkan kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Polri, sejumlah 196 kasus,” ungkap Ruandha
Baca juga: Pencegahan Karhutla Harus Dengan Sistem Cerdas
Lebih lanjut, ia merinci kasus Karhutla di Polda Riau sebanyak 52 kasus, 47 orang tersangka dan satu perusahaan. Polda Sumsel ada 18 kasus dengan 27 orang tersangka dan satu perusahaan. Polda Jambi terdapat 10 kasus dan 14 orang tersangka.
Sementara itu, di Polda Kalsel terdapat 4 kasus dengan 4 orang tersangka, Polda Kalteng 57 kasus, 65 orang tersangka dan satu perusahaan, serta Polda Kalbar ditemukan 55 kasus, 61 orang tersangka dengan dua perusahaan.(OL-5)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved