Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan potensi pengelolaan dana anggaran pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bisa mencapai Rp800 triliun. Angka itu didapatkan berdasarkan prakiraan carbon trading yang nantinya dilakukan oleh BPDLH.
"Potensi anggaran yang dikelola selain yg berasal dari reboisasi dan lain-lain, sedangkan untuk carbon trading dan juga potensi lainnya bisa mencapai Rp800 triliun. Nanti kita lihat bagaimana strategi dan skemanya," ungkap Menkeu usai ikut meresmikan pembentukkan BPDLH di halaman Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/10).
Sesuai dengan tujuannya, BPDLH bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber baik dalam dan luar negeri maupun dari APBN ataupun non APBN.
Dalam masa transisi 2019 ini, fokus pemerintah dalam mengurus BPDLH ialah mengalihkan aset dan dana. Di 2020, Menkeu mengatakan, sumber dana BPDLH akan bervariasi pula.
"Kalau dari APBN, kita sudah ada budget tagging. sampai 2018 mencapai lebih dari Rp104 triliun. Untuk 2019 nanti saya akan melihat taggingnya, berbagai macam aktivitas yang diklasifikasikan climate related untuk 2020 kita tentu masih belum bisa identifikasi samapai lihat programnya," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Resmi Dibentuk
Sementara dana yang dimiliki saat ini ialah Rp2,1 triliun. Dana itu disebutkan olehnya berasal dari berbagai sumber. Angka itu juga berpotensi dapat bertambah, sebab data dana yang dimiliki pemerintah belum digabungkan seutuhnya.
Selanjutnya, kata Menkeu, BPDLH yang sejajar dengan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut bisa menjadi institusi yang melakukan pembiayaan.
Hal itu berarti menandakan kemampuan BPDLH melakukan fleksibiltas dalam membentuk skema yang dibutuhkan program-program terkait lingkungan hidup.
"Tidak hanya dalam bentuk anggaran yang langsung jadi, ekuitas, dan penjaminan. Untuk itu kita bekerja sama dengan institusi lain," terang Sri Mulyani.
Mantan Direksi Bank Dunia itu juga mengharapkan dengan dibentuknya BPDLH ini mampu mengoptimalisasikan dan memobilisasi sumber dana yang telah dan akan datang nantinya.
"Biasanya, mereka yang memiliki dana dan sekarang peduli terhadap lingkungan, mereka akan mencari negara maupun instiitusi yang memiliki kredibilitas dan komitmen untuk melaksanakan program-program dalam rangka memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup dan juga, dalam rangka mengurangi emisi karbon," tandas Menkeu. (A-4)
MENTERI Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan Pemprov Jabar segera mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo, Bogor
Masker membantu melindungi diri dari polusi dan kuman penyebab penyakit.
Greeneration Foundation bersama EcoRanger dan Kecamatan Muara Gembong yang didukung oleh Fujitsu menyelenggarakan Merdeka Clean Up Muara Gembong
KEMENTERIAN Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya dalam mengatasi polusi plastik pada forum internasional.
Penyelenggaraan trail run memberi multiplier effect bagi sektor perekonomian daerah.
Karena hormon oksitosin berpengaruh terhadap produksi ASI, ibu perlu merasa nyaman, diterima, dan didukung secara emosional, terutama pada masa menyusui.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved