Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan potensi pengelolaan dana anggaran pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bisa mencapai Rp800 triliun. Angka itu didapatkan berdasarkan prakiraan carbon trading yang nantinya dilakukan oleh BPDLH.
"Potensi anggaran yang dikelola selain yg berasal dari reboisasi dan lain-lain, sedangkan untuk carbon trading dan juga potensi lainnya bisa mencapai Rp800 triliun. Nanti kita lihat bagaimana strategi dan skemanya," ungkap Menkeu usai ikut meresmikan pembentukkan BPDLH di halaman Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/10).
Sesuai dengan tujuannya, BPDLH bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber baik dalam dan luar negeri maupun dari APBN ataupun non APBN.
Dalam masa transisi 2019 ini, fokus pemerintah dalam mengurus BPDLH ialah mengalihkan aset dan dana. Di 2020, Menkeu mengatakan, sumber dana BPDLH akan bervariasi pula.
"Kalau dari APBN, kita sudah ada budget tagging. sampai 2018 mencapai lebih dari Rp104 triliun. Untuk 2019 nanti saya akan melihat taggingnya, berbagai macam aktivitas yang diklasifikasikan climate related untuk 2020 kita tentu masih belum bisa identifikasi samapai lihat programnya," jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Resmi Dibentuk
Sementara dana yang dimiliki saat ini ialah Rp2,1 triliun. Dana itu disebutkan olehnya berasal dari berbagai sumber. Angka itu juga berpotensi dapat bertambah, sebab data dana yang dimiliki pemerintah belum digabungkan seutuhnya.
Selanjutnya, kata Menkeu, BPDLH yang sejajar dengan Badan Layanan Umum (BLU) tersebut bisa menjadi institusi yang melakukan pembiayaan.
Hal itu berarti menandakan kemampuan BPDLH melakukan fleksibiltas dalam membentuk skema yang dibutuhkan program-program terkait lingkungan hidup.
"Tidak hanya dalam bentuk anggaran yang langsung jadi, ekuitas, dan penjaminan. Untuk itu kita bekerja sama dengan institusi lain," terang Sri Mulyani.
Mantan Direksi Bank Dunia itu juga mengharapkan dengan dibentuknya BPDLH ini mampu mengoptimalisasikan dan memobilisasi sumber dana yang telah dan akan datang nantinya.
"Biasanya, mereka yang memiliki dana dan sekarang peduli terhadap lingkungan, mereka akan mencari negara maupun instiitusi yang memiliki kredibilitas dan komitmen untuk melaksanakan program-program dalam rangka memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup dan juga, dalam rangka mengurangi emisi karbon," tandas Menkeu. (A-4)
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Di luar sanksi hukum, WALHI Sumut menekankan pentingnya agenda pemulihan ekosistem yang terencana, terukur, dan melibatkan masyarakat terdampak.
Menag juga mencontohkan perilaku ramah lingkungan dalam ibadah, seperti anjuran Nabi SAW untuk berhemat air saat berwudu.
Baterai kertas umumnya menggunakan substrat berbasis selulosa, yakni kertas, sebagai struktur utama yang digabung dengan material elektroda dan elektrolit yang aman serta mudah terurai.
Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menegaskan bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca dapat dimulai dari langkah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved