Industri Sawit Didorong Jadi Model Bisnis yang Jaga Ekonomi dan Lingkungan

Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional. Namun tantangan ke depan tidak lagi semata soal pertumbuhan, tetapi juga bagaimana memastikan keberlanjutan usaha yang seimbang antara manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan dampak sosial. Dengan rantai nilai yang melibatkan sekitar 16,5 juta kepala keluarga, industri sawit berada pada posisi krusial dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono dalam Seminar Nasional Menakar Industri Sawit dari Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan yang diselenggarakan Pusat Studi Lahan dan Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, Kamis (22/1).

“Industri kelapa sawit di Indonesia juga berkontribusi pada devisa ekspor pada 2022 mencapai USD 39 miliar, yang menjadikan neraca perdagangan Indonesia surplus USD 56 miliar,” ujar Eddy. Namun ia menegaskan, keberlanjutan industri menjadi prasyarat utama ke depan. “Kami berharap industri ini menjadi bagian solusi ketahanan pangan dan energi, pembangunan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik,” katanya.

Dari perspektif pengelolaan sumber daya, Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto menekankan bahwa aspek lahan menjadi fondasi utama keberlanjutan sawit. Ia menjelaskan, sawit memiliki tingkat adaptasi tinggi pada berbagai kondisi tanah di Indonesia dan menghasilkan sekitar 160 produk turunan, namun masih menghadapi persoalan legalitas lahan.

Baca juga : Gapki Gandeng IPOSS Perkuat Riset dan Komunikasi Global Industri Sawit

Menurutnya, praktik sawit berkelanjutan membutuhkan kepastian hukum atas lahan yang mengedepankan prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, disertai kebijakan afirmatif, pendetailan batas kawasan, serta penguatan hak masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting agar pengembangan sawit tidak menimbulkan tekanan ekologis baru.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menilai keberlanjutan industri sawit juga bergantung pada konsistensi kebijakan dari hulu hingga hilir. Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 48 persen, perlu memastikan bahwa ekspansi ekonomi sawit sejalan dengan peningkatan nilai tambah dan efisiensi sumber daya.

“Ekonomi sawit didorong menuju industri berkelanjutan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa peta jalan hilirisasi seharusnya diarahkan pada pengembangan industri pangan fungsional yang berdampak pada kesehatan sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Baca juga : Ada Ancaman Besar terhadap Industri Sawit Nasional

Dari sisi lingkungan dan kehutanan, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University Yanto Santosa menegaskan bahwa pengembangan sawit tidak dapat disederhanakan sebagai penyebab utama deforestasi global. Berdasarkan data internasional, pembukaan lahan sawit hanya menyumbang sekitar 2,5 persen terhadap deforestasi global.

Ia menjelaskan bahwa kebun sawit mampu menjadi habitat berbagai taksa satwa liar serta memiliki karakteristik hidrologi yang relatif seimbang. “Dari segi serapan CO₂, tanaman kelapa sawit terbukti memiliki kemampuan penyerapan yang tinggi dan paling efisien dalam pemanfaatan radiasi matahari dibandingkan tanaman kehutanan lain,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Mulawarman, Zulkarnain, MS, mengatakan kelapa sawit merupakan sumber minyak nabati dengan kontribusi terbesar terhadap pasokan minyak nabati dunia, dengan produktivitas jauh melampaui komoditas sejenis. Sawit juga menjadi tulang punggung industri pangan, energi dan manufaktur global. 

Dominasi ini menjadikan sawit sebagai sasaran utama kritik, regulasi ketat dan konflik kebijakan internasional.

“dengan begitu sawit bertransformasi dari bukan sekedar komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi sudah menjadi konsumsi geopolitik ekonomi global,” kata Zulkarnain. 

Strategi sawit ke depan, kata dia, merupakan kekuatan geopolitik ekonomi Indonesia di dunia internasional. Namun dilihat dari status kepemilikan, ternyata pemerintah hanya memiliki sebagian kecil perkebunan kelapa sawit. 

Dari segi kemanfaatan, aktifitas perkebunan sawit mampu menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah dan sistem plasma inti memberikan “spread effect” ekonomi terhadap ekonomi rakyat di sekitar kebun. Dia juga mengatakan perkebunan sawit telah memenuhi aturan dalam penataan ruang, yaitu pemanfaatan lahan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta menjaga ekosistem wilayah.

“Namun demikian pemerintah belum menetapkan kawasan strategis yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).”

Dari sisi energi, produk sawit merupakan bahan baku industri energi baru terbarukan (EBT). Hasil kajian terhadap aspek teknis, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, perkebunan kelapa sawit memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi wilayah dan ekonomi rakyat, yang berpengaruh terhadap kekuatan tawar geopolitik-ekonomi global.  Untuk itu, kata kelapa sawit sebagai komoditi strategis mampu mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara sehingga layak ditetapkan sebagai komoditi strategis nasional yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundangan. (E-3)