Transisi Solar Impor ke Energi Sawit: Upaya B40 Menjaga Neraca Perdagangan 

Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis. Bagi masyarakat, stabilitas pasokan solar berarti ongkos transportasi yang lebih terkendali, harga pangan yang tak melonjak tajam, serta belanja negara yang tidak tersedot ke impor. Di titik inilah industri kelapa sawit mengambil peran strategis. Melalui program mandatori biodiesel yang kini berada di level B40, Indonesia perlahan menggeser ketergantungan dari solar impor ke energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dampaknya bukan hanya pada neraca perdagangan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perkembangan tersebut menjadi sorotan utama dalam Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 yang digelar Majalah Sawit Indonesia dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan di Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2). Forum ini menegaskan bahwa biodiesel sawit telah berevolusi dari kebijakan energi alternatif menjadi instrumen ekonomi nasional.

Pimpinan Redaksi Majalah Sawit Indonesia, Qayuum Amri, menilai capaian saat ini merupakan hasil konsistensi kebijakan yang dibangun sejak puluhan tahun lalu. Riset biodiesel sawit telah dimulai sejak era 1990-an, jauh sebelum Indonesia menghadapi tekanan impor energi seperti sekarang.

Baca juga : Aprobi Apresiasi Penyaluran B40 yang Berjalan Baik di Awal 2025

Mandatori biodiesel yang mulai diterapkan pada 2009 menjadi titik balik. Saat itu konsumsi biodiesel masih sekitar 1 juta kiloliter. Kini, volumenya telah melonjak hingga sekitar 15 juta kiloliter.

“Kalau dilihat dari angkanya, kenaikannya lebih dari 1.100%. Ini menunjukkan sawit sudah menjadi bagian nyata dari sistem energi nasional,” ujar Qayuum.

Lonjakan tersebut membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan. Sepanjang 2015-2025, program biodiesel disebut telah menghemat devisa negara hingga Rp720 triliun. Angka ini berasal dari berkurangnya impor solar yang selama bertahun-tahun menjadi beban rutin APBN.

Baca juga : Industri Sawit Didorong Jadi Model Bisnis yang Jaga Ekonomi dan Lingkungan

Selain penghematan devisa, penggunaan biodiesel juga menurunkan emisi karbon sekitar 228 juta ton CO2. Menurut Qayuum, capaian tersebut kerap luput dari perhatian publik karena narasi sawit masih sering terjebak pada isu kontroversial.

“Masih ada anggapan bahwa program biodiesel hanya menguntungkan segelintir pihak. Padahal dampaknya besar bagi tenaga kerja, petani, hingga harga tandan buah segar,” imbuhnya.

Dari sisi kebijakan, Anggota Dewan Energi Nasional, Fadhil Hasan, menegaskan bahwa biodiesel kini menjadi pilar penting dalam kebijakan energi lintas sektor. Pemerintah telah memperbarui Kebijakan Energi Nasional melalui PP No. 40 Tahun 2025 sebagai respons atas realitas baru, yaitu produksi minyak menurun, impor meningkat, sementara kebutuhan energi terus naik seiring target pertumbuhan ekonomi 8%.

“Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi. Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan nasional,” kata Fadhil.

Sepanjang 2025, realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter. Volume tersebut berkontribusi langsung pada pengurangan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Bagi negara, pengurangan impor ini berarti tekanan yang lebih kecil terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

Lebih jauh, Fadhil menilai kontribusi biodiesel juga tercermin pada indeks ketahanan energi nasional. Ketika pasokan energi lebih stabil dan tidak sepenuhnya bergantung pada impor, risiko guncangan akibat fluktuasi harga global dapat ditekan.

Saat ini, pemerintah masih mempertahankan bauran B40. Sejatinya, kebijakan B50 sudah di depan mata. Namun, itu masih menunggu kesiapan pasokan bahan baku dan hasil uji teknis.

“Kita ingin transisi berjalan bertahap, agar suplai dan industri siap. Target akhirnya jelas, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi,” tandas Fadhil.

Dari sisi teknis, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi Direktorat Bioenergi Kementerian ESDM, Herbert Wibert Victor, menjelaskan bahwa biodiesel didistribusikan melalui skema pencampuran wajib di terminal sebelum disalurkan ke SPBU dan sektor industri.

Untuk 2026, kapasitas terpasang industri biodiesel mencapai 22 juta kiloliter, dengan alokasi penyaluran sekitar 16,5 juta kiloliter. Realisasi 2025 sendiri hampir menyentuh 15 juta kiloliter atau sekitar 96% dari target.

Pemerintah juga menyiapkan skema insentif berbasis selisih harga solar untuk menjaga keberlanjutan program, baik untuk sektor PSO maupun non-PSO. Skema ini menjadi penyangga penting agar program biodiesel tidak terganggu oleh fluktuasi harga minyak dunia.

Di tingkat global, Indonesia kini dipandang sebagai salah satu pelaksana program biodiesel terbesar di dunia. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Ernest Gunawan, menyebut banyak negara menjadikan Indonesia sebagai rujukan.

“Kita sering disebut big brother biodiesel karena skala kita paling besar di dunia,” tutur Ernest.

Menurut Ernest, program B40 saja telah melibatkan sekitar 1,9 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Dari sisi ekonomi makro, penghematan devisa pada 2025 diperkirakan mencapai Rp140 triliun. Ia menyatakan industri pada prinsipnya siap menuju B50. Namun, implementasinya perlu dilakukan dengan perhitungan matang agar tidak mengganggu pasokan bahan baku dan kebutuhan pangan.

“B40 saat ini sudah ideal dan berkelanjutan. Ke depan kita tetap optimistis selama kebijakan disiapkan matang bersama sektor hulu,” katanya.

Dari sisi perkebunan, dukungan juga datang dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Pengurus Bidang Komunikasi Media GAPKI, Mochamad Husni, menilai kehati-hatian pemerintah dalam menunda B50 merupakan langkah rasional.

“Kami tentu mendukung. Tapi perlu penghitungan matang soal ketersediaan bahan baku. Penundaan B50 mungkin bagian dari kehati-hatian itu,” terang Husni.

Industri hulu, kata Husni, terus melakukan peningkatan produktivitas melalui peremajaan kebun, kerja sama riset, dan inovasi penyerbukan tanaman. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga pasokan di tengah keterbatasan perluasan lahan.

Peran fiskal program biodiesel juga tak terlepas dari BPDP. Ahmad Zuhdi dari BPDP menjelaskan lembaganya menanggung selisih harga antara solar dan biodiesel sebagai bentuk insentif. Hingga akhir 2025, dukungan untuk sektor PSO mencapai 6,9 juta kiloliter dengan nilai sekitar Rp35,5 triliun. Dana tersebut berasal dari pungutan ekspor sawit dan dikembalikan untuk mendukung keberlanjutan industri.

“Dana ini berasal dari pungutan ekspor sawit dan dikelola kembali untuk mendukung keberlanjutan industri,” jelasnya.

Di luar biodiesel, sawit juga diproyeksikan menjadi pilar transisi energi berikutnya melalui pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Kepala Divisi Riset IPOSS, Dimas H Pamungkas, menyebut permintaan SAF global diperkirakan mencapai 515 juta ton pada 2050.

Biofuel berkelanjutan seperti SAF dapat menyumbang hingga 65% pengurangan emisi karbon sektor penerbangan. Indonesia memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan residu sawit seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) yang telah diakui ICAO sebagai bahan baku potensial.

“Kalau CPO hanya bisa mengurangi emisi sekitar 15%, POME bisa sampai 70%. Ini mennjukkan bahwa sawit ecara karbon jauh lebih efisien,” ujarnya.

Dengan konsumsi avtur domestik sekitar 4-5 juta kiloliter per tahun, pengembangan SAF dinilai memiliki dampak ekonomi yang signifikan, sekaligus membuka babak baru peran sawit dalam transisi energi.

Secara keseluruhan, program biodiesel sawit kini bukan sekadar kebijakan energi, melainkan instrumen ekonomi yang menyentuh hajat hidup masyarakat. Dari pengurangan impor solar, penghematan devisa, stabilitas harga, hingga penciptaan lapangan kerja, sawit telah bertransformasi menjadi fondasi ketahanan energi nasional.

Di tengah ketidakpastian global, keberhasilan B40 dan kesiapan menuju B50 menunjukkan bahwa energi berbasis sumber daya domestik dapat menjadi jawaban atas tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia hari ini. (E-3)