Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH resmi membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan itu akan menangani pembiayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak.
Peluncuran BPDLH dilakukan di taman kompleks Kementerian Keuangan di Jakarta, kemarin. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan BPDLH secara sistematis akan menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan serta penyalurannya. Pendanaan di BPDLH ini bersumber dari dana publik, termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, dan filantropi.
Menteri Siti mengatakan hadirnya BPDLH diharapkan dapat memainkan peranan penting untuk memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup serta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. "Karena itu, Indonesia mengundang dan membuka peluang bagi berbagai pihak untuk membangun kerja sama dalam pendanaan lingkungan hidup," ucapnya.
Dia menambahkan langkah Indonesia dalam mengimplementasikan Perjanjian Paris terkait pengendalian perubahan iklim kian nyata seperti upaya-upaya mitigasi dan adaptasi. "Kehadiran BPDLH ini melengkapi kerja nyata Indonesia dalam pengendalian dan penanganan dampak perubahan iklim.''
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada kesempatan yang sama menyatakan BPDLH berfungsi sebagai badan penyalur dana dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. "Kita akan memobilisasi tidak hanya dana, tetapi juga para profesional.''
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya akan melakukan pengelolaan dalam rangka pengoptimalan seluruh dana lingkungan hidup yang berasal dari anggaran negara ataupun dana dari luar negeri. Dia juga menyampaikan usaha kehutanan yang selama ini menjadi tugas dari salah satu unit kerja di Kementerian LHK, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan dan Pembangunan Hutan (P2H) akan diintegrasikan ke dalam BPDLH dan diatur masa transisinya.
Sumber: Tim Riset MI
Menkeu menyebutkan potensi pengelolaan dana BPDLH bisa mencapai Rp800 triliun. Angka itu didapatkan berdasarkan prakiraan carbon trading yang nantinya dilakukan BPDLH.
"Potensi anggaran yang dikelola selain yang berasal dari reboisasi dan lain-lain, sedangkan untuk carbon trading dan potensi lainnya bisa mencapai Rp800 triliun. Nanti kita lihat bagaimana strategi dan skemanya."
Meskipun BLU Pusat P2H akan diintegrasikan ke dalam BPDLH, pelayanan tetap berjalan. Sri Mulyani mengharapkan BPDLH mampu mengoptimalisasi dan memobilisasi sumber dana yang telah dan akan didapat.
"Biasanya mereka yang memiliki dana dan peduli terhadap lingkungan akan mencari negara dan institusi yang memiliki kredibilitas dan komitmen untuk melaksanakan program-program dalam rangka memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup," kata Menkeu. (Ind/Mir/X-8)
Regulasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan konsep lingkungan hidup dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional.
TUMBUHAN air eceng gondok memang seringkali dianggap hama. Anggapan itu tidak sepnuhnya salah, namun bagaimana mengubah enceng gondok bisa menjadi sumber penghasilan dan solusi lingkungan?
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta rakyat Indonesia untuk mengisi momen kemerdekaan HUT ke-80 RI dengan kegiatan positif. Lebih dari sekadar upacara,
DESA Panji Anom, Kabupaten Buleleng (Bali Utara), dan Desa Abiansemal, Kabupaten Badung (Bali Selatan) bersama SW Indonesia menjawab dua tantangan besar di masyarakat.
Tim mahasiswa Sampoerna University mempresentasikan Green Asphalt, sebuah inovasi dari Plastic Waste for Sustainable Pavement Centre (PWSPC) Sampoerna University.
SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, menyampaikan keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari CPTPP
Airlangga Hartarto mengungkapkan anggaran untuk makan siang gratis bakal diimplementasikan bertahap. Dengan kata lain, pemerintah tak langsung mengguyur dana senilai Rp400 triliun.
Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia tentu berkomitmen memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai isu penting
Dua negara Asia yang telah menjadi anggota OECD adalah Jepang dan Korea Selatan. Keduanya berhasil lolos dari status middle income trap.
Menuju Indonesia Emas atau tahun 2045, dibutuhkan fondasi kuat berupa manusia yang berkarakter dan berbudaya sehingga mampu membawa bangsa Indonesia bersaing.
Pawitandirogo ini merupakan bentuk sinergi yang konkret antar Pemerintah Daerah dan dengan para warganya yang menjadi tokoh atau pejabat di Pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved