Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
Menkeu menyatakan realisasi defisit anggaran semester I 2021 sesuai dengan jalur yang ditargetkan pemerintah. Total defisit anggaran pada tahun ini diperkirakan Rp1.006,4 triliun.
Anggaran PEN yang semula Rp699,43 triliun, naik Rp45,32 triliun menjadi Rp744,75 triliun.
Kenaikan anggaran penanganan Covid-19 imbas adanya lonjakan kasus Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali.
Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang dikucurkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.
BMN strategis yang dimiliki oleh tiap K/L akan didahulukan untuk diasuransikan.
BMN strategis yang dimiliki oleh tiap K/L akan didahulukan untuk diasuransikan
Persentase kenaikan terbesar terjadi pada konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp24,5 triliun, atau sekitar 17,86%.
Pertama, yakni tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga
Kesepakatan tersebut mencakup dua pilar yang bertujuan untuk memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan berkepastian hukum dalam mengatasi BEPS akibat adanya globalisasi dan digitalisasi
Pakar pajak Piter Abdullah menjelaskan reformasi perpajakan harus dilihat dalam bentuk perspektif jangka menengah-panjang, bukan jangka pendek.
Defisit anggaran pada semester I tahun 2020 mencapai Rp283,2 triliun atau sekitar 1,72% terhadap PDB. Ibas memperkirakan, utang Indonesia akan mengalami pertambahan.
Idealnya ekonomi diperbaiki dulu, tumbuh dengan baik, lalu baru diterapkan pungutan dalam bentuk pajak yang beraneka ragam.
Selain itu realisasi juga berasal dari serapan pendanaan riset untuk covid melalui 82 kontrak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga 10 Juli 2021 pemerintah telah membelanjakan 59,3 juta dosis vaksin dengan nilai Rp10,2 triliun.
Akibatnya, angka positif Covid-19 melonjak tinggi dan Indonesia pun berstatus sebagai negara lower middle income seperti dilaporkan Bank Dunia.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, keselamatan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 adalah hal utama yang menjadi fokus DPR RI.
Karenanya, pemerintah pusat meminta pemda untuk mengalokasikan 20% Dana Transfer Umum (DAU) yang diterima untuk memberikan dukungan perlindungan sosial bagi masyarakat
BPKH tidak memiliki investasi atau menempatkan dana di instrumen yang mempunyai risiko tinggi. Sehingga nilai non performing financing (NPF)-nya pun nol.
Untuk barang dan jasa yang digunakan dan dibutuhkan masyarakat luas, lanjutnya, pemerintah akan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah.
Sehingga, penyidik Ditjen Pajak dapat menyita aset dan menangkap tersangka kasus pajak. Upaya itu bertujuan mengoptimalkan pengumpulan kerugian pendapatan negara.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved