Vaksinasi Covid-19 Jadi Kunci Penting Keluar dari Pandemi

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengutarakan, vaksinasi merupakan kunci penting untuk bisa bertahan dan keluar dari pandemi Covid-19. Melalui vaksinasi pula permasalahan ekonomi nasional yang terjadi karena dampak pandemi dapat diatasi.

"Vaksin ini menjadi kunci sekarang ini. vaksinasi digenjot di Jawa-Bali, dan sekarang harus ditingkatkan di luar Jawa-Bali. Dalam rapat-rapat dengan Gubernur dan pemda, kita akan menggenjot vaksinasi di semua daerah," ujarnya dalam webinar bertajuk Pemulihan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Khususnya di Wilayah Timur Indonesia, Sabtu (28/8).

Suahasil bilang, vaksinasi memang tak serta merta menghilangkan pandemi. Namun dari vaksinasi buruknya dampak pandemi dapat ditekan. Di beberapa negara yang memiliki tingkat vaksinasi tinggi, tingkat kematian akibat Covid dapat ditekan.

"Ini yang kita cari, herd immunity, bukannya tidak tertular, tapi tidak fatal, maka harus vaksin," terangnya.

Suahasil bilang, secara total, jumlah vaksin yang telah disuntikkan mencapai 93 juta dosis, baik tahap pertama maupun kedua. Jumlah itu masih tergolong rendah lantaran pemerintah menargetkan untuk memvaksin 220 juta penduduk. Itu berarti, vaksin yang dibutuhkan pemerintah mencapai 440 dosis.

Namun dia memastikan pemerintah berupaya menjaga ketersediaan vaksin. Berbagai produk vaksin didatangkan pemerintah untuk mendukung target kekebalan komunal yang dipatok. Hal itu sembari menunggu Indonesia mampu memproduksi vaksin sendiri.

Suahasil juga menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan uang Rp58 triliun untuk pengadaan dan program vaksinasi di Indonesia. Alokasi dana itu menurutnya juga menunjukkan komitmen pemerintah mengatasi persoalan pandemi.

Di saat yang sama pemerintah juga tetap memastikan ekonomi dapat bertahan dan siap bergerak ketika pandemi mulai mereda. Dalam konteks ini, peranan APBN dan APBD menjadi krusial.

"Sambil vaksin jalan, pembatasan dijalankan, kita juga memastikan perekonomian itu ada bampernya, itu berasal dari APBN dan APBD.Kalau tahun lalu, pemerintah pusat yakin belanja harus lebih tinggi, maka digelontorkan PEN," imbuh Suahasil.

"Itu untuk kesehatan, perlinsos, dukungan untuk UMKM, membuat program prioritas, dukungan untuk dunia usaha melalui pengurangan pajak. PEN ini didesain sejak tahun lalu dan berlanjut, logikanya adalah ketika ada pembatasan, pemerintah memberikan dukungan. Kita juga mohon anggaran daerah bisa ikut sinergi," sambung dia. (Mir/OL-09)