Bentuk Satgas, KPK Fokus Berantas Mafia Peradilan

PRAKTIK mafia peradilan makin menggurita dan sistemis, serta telah melibatkan seluruh pelaku yang ada di lembaga peradilan. Karena kondisi itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk satuan tugas pemberantasan mafia peradilan.

"Mafia peradilan itu kejam, bahkan orang lupa bahwa tujuan hidup itu ialah menuju keseimbangan dan pintu masuknya ialah keadilan yang tempatnya di pengadilan. Karena itu, pemberantasan mafia peradilan harus dilakukan serius dan terus-menerus untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (6/5).

Saut menyebut saat ini secara terfokus unit satgas mafia peradilan sudah ada dan sedang dikerjakan KPK. Mereka sedang melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan karena banyak alasan klasik yang perlu banyak sumber daya dan bahan untuk menanggulangi mafia peradilan.

Sebelumnya, dalam memberantas mafia peradilan KPK menangkap sejumlah perangkat peradilan. KPK menangkap panitera Sekretaris Peng­adilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution, Kasubdit Kasasi dan PK MA, juga hakim dan panitera PTUN Medan, Sumatra Utara.

KPK juga menangkap jaksa di Jawa Barat dan makelar kasus yang diduga melibatkan jaksa yang bertugas di Kejati DKI Jakarta.

Sementara itu, anggota Ko­misi III DPR dari Fraksi PDI Per­juangan Masinton Pasaribu mengakui mafia peradilan melibatkan banyak pihak, mulai polisi, panitera, pengacara, jaksa, hakim, hingga petugas di lembaga pemasyarakatan.

"Saat ini korupsi telah menyandera institusi penegak hukum sehingga dari kasus-kasus tersebut tampak pelakunya tersebar termasuk di lembaga peradilan. Jadi, ini butuh perhatian khusus," ujarnya.

Ia menilai korupsi juga akan menjadi semakin tidak terkontrol ketika pengawasan yang ada di setiap lembaga (internal control) tidak berfungsi dengan baik, sementara external control oleh masyarakat selama ini belum berjalan secara maksimal. (Nyu/Ant/P-4)