Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEMENTERIAN Sosial dan pemerintah daerah (pemda) diminta segera memperbaiki dan menyiapkan data keluarga penerima manfaat program Kartu Sembako. Hingga saat ini, anggaran untuk dua juta keluarga diketahui belum tersalurkan.
"Kartu Sembako ini anggarannya disediakan untuk 18,8 juta keluarga. Saat ini, baru terbayarkan 16 juta, data masih dikumpulkan, data dari pemda," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam seminar virtual, Sabtu (28/8).
"Tapi, kita dorong juga Kemensos supaya cepat mendata. Uang ini ada, masih ada 2 juta keluarga lagi belum mendapatkan. Kami mendorong supaya cepat," imbuhnya.
Baca juga: Penyaluran PEN Capai Rp320 T, Tertinggi untuk Perlindungan Sosial
Suahasil mengatakan anggaran yang digelontorkan pemerintah pada program Kartu Sembako berasal dari APBN. Pihaknya memastikan ketersediaan dana untuk mendukung penanganan kesehatan dan membantu masyarakat terdampak pandemi covid-19.
"Kalau kita menangani pandemi, tidak boleh ada cerita pemerintah tidak mempunyai uang. Itu akan melemahkan masyarakat dan diri kita sendiri. Makanya kita lakukan realokasi," jelas Suahasil.
Baca juga: Presiden Pastikan Arah Kebijakan Selama Pandemi Sangat Jelas
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp49,89 triliun untuk program Kartu Sembako. Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi 18,8 juta keluarga. Instrumen fiskal itu bertujuan melindungi masyarakat, yang kehidupannya terdampak pandemi.
Pemda juga didorong untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat. Apalag, pemda diberikan keleluasaan untuk mengalihkan anggaran guna mendukung penanganan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemda bisa mengikuti kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. "Kami telah melakukan empat kali refocussing. Beberapa anggaran dikurangi, dialihkan, apalagi ketika kena varian Delta. Dari anggaran K/L, transfer ke daerah, itu kita shifting, kita potong dan dialihkan," tandasnya.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved