Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial dan pemerintah daerah (pemda) diminta segera memperbaiki dan menyiapkan data keluarga penerima manfaat program Kartu Sembako. Hingga saat ini, anggaran untuk dua juta keluarga diketahui belum tersalurkan.
"Kartu Sembako ini anggarannya disediakan untuk 18,8 juta keluarga. Saat ini, baru terbayarkan 16 juta, data masih dikumpulkan, data dari pemda," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam seminar virtual, Sabtu (28/8).
"Tapi, kita dorong juga Kemensos supaya cepat mendata. Uang ini ada, masih ada 2 juta keluarga lagi belum mendapatkan. Kami mendorong supaya cepat," imbuhnya.
Baca juga: Penyaluran PEN Capai Rp320 T, Tertinggi untuk Perlindungan Sosial
Suahasil mengatakan anggaran yang digelontorkan pemerintah pada program Kartu Sembako berasal dari APBN. Pihaknya memastikan ketersediaan dana untuk mendukung penanganan kesehatan dan membantu masyarakat terdampak pandemi covid-19.
"Kalau kita menangani pandemi, tidak boleh ada cerita pemerintah tidak mempunyai uang. Itu akan melemahkan masyarakat dan diri kita sendiri. Makanya kita lakukan realokasi," jelas Suahasil.
Baca juga: Presiden Pastikan Arah Kebijakan Selama Pandemi Sangat Jelas
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp49,89 triliun untuk program Kartu Sembako. Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi 18,8 juta keluarga. Instrumen fiskal itu bertujuan melindungi masyarakat, yang kehidupannya terdampak pandemi.
Pemda juga didorong untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat. Apalag, pemda diberikan keleluasaan untuk mengalihkan anggaran guna mendukung penanganan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemda bisa mengikuti kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. "Kami telah melakukan empat kali refocussing. Beberapa anggaran dikurangi, dialihkan, apalagi ketika kena varian Delta. Dari anggaran K/L, transfer ke daerah, itu kita shifting, kita potong dan dialihkan," tandasnya.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved