Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KEMENTERIAN Sosial dan pemerintah daerah (pemda) diminta segera memperbaiki dan menyiapkan data keluarga penerima manfaat program Kartu Sembako. Hingga saat ini, anggaran untuk dua juta keluarga diketahui belum tersalurkan.
"Kartu Sembako ini anggarannya disediakan untuk 18,8 juta keluarga. Saat ini, baru terbayarkan 16 juta, data masih dikumpulkan, data dari pemda," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam seminar virtual, Sabtu (28/8).
"Tapi, kita dorong juga Kemensos supaya cepat mendata. Uang ini ada, masih ada 2 juta keluarga lagi belum mendapatkan. Kami mendorong supaya cepat," imbuhnya.
Baca juga: Penyaluran PEN Capai Rp320 T, Tertinggi untuk Perlindungan Sosial
Suahasil mengatakan anggaran yang digelontorkan pemerintah pada program Kartu Sembako berasal dari APBN. Pihaknya memastikan ketersediaan dana untuk mendukung penanganan kesehatan dan membantu masyarakat terdampak pandemi covid-19.
"Kalau kita menangani pandemi, tidak boleh ada cerita pemerintah tidak mempunyai uang. Itu akan melemahkan masyarakat dan diri kita sendiri. Makanya kita lakukan realokasi," jelas Suahasil.
Baca juga: Presiden Pastikan Arah Kebijakan Selama Pandemi Sangat Jelas
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp49,89 triliun untuk program Kartu Sembako. Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi 18,8 juta keluarga. Instrumen fiskal itu bertujuan melindungi masyarakat, yang kehidupannya terdampak pandemi.
Pemda juga didorong untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat. Apalag, pemda diberikan keleluasaan untuk mengalihkan anggaran guna mendukung penanganan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemda bisa mengikuti kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. "Kami telah melakukan empat kali refocussing. Beberapa anggaran dikurangi, dialihkan, apalagi ketika kena varian Delta. Dari anggaran K/L, transfer ke daerah, itu kita shifting, kita potong dan dialihkan," tandasnya.(OL-11)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) akan berkolaborasi untuk mendorong kreativitas siswa Sekolah Rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved