Presiden Joko Widodo menegaskan tujuan dan arah kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi sudah sangat jelas dan konsisten. Keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian, selalu menjadi konsentrasi utama.
Dalam mengambil setiap keputusan, pemerintah juga berpegang pada data serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi dan manajemen lapangan diterapkan secara dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," ucap Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunn MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).
Baca juga: Presiden Sebut Pandemi Memacu Bangsa Berubah Menjadi Lebih Baik
Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari juga membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.
Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan.
Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.
"Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional," tutur mantan wali kota Solo itu.(OL-5)
