Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah disesuaikan bersama oleh Badan Anggaran DPR.
"Komisi XI menyetujui penyesuaian hasil badan anggaran DPR atas rencana kerja dan anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 sebesar Rp44,012 triliun. Jadi di total pagu anggaran Rp43 triliun menjadi Rp44,012 triliun," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto yang juga memimpin jalannya Rapat Kerja mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Hasil Penyesuaian Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan, Rabu (22/9).
Anggaran yang disetujui tersebut bertambah sekitar Rp992,7 miliar dari alokasi yang disampaikan pemerintah sebelumnya. Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan Kemenkeu untuk menjalankan program-program kerja yang telah disusun.
Berdasarkan sumber dana, alokasi anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 terdiri dari rupiah murni Rp34,617 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7,086 miliar, hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp22,250 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,365 triliun.
Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum sebesar Rp40,4 triliun, fungsi ekonomi Rp189,5 miliar, dan fungsi pendidikan Rp3,41 triliun.
"Kelihatan fungsi yang besar adalah pelayanan umum, karena kita mengelola keuangan negara yang memang tujuannya untuk memberikan services kepada seluruh negara dan masyarakat," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Fungsi ekonomi kecil kelihatannya, tapi sebetulnya banyak sekali yang kita lakuaan dan kelola itu fungsi ekonominya besar tapi untuk melaksanakan fungsi ini di dalam kementerian keuangan sendiri tidak terlalu besar. Dan fungsi pendidikan terutama karena kita mengelola untuk LPDP," pungkasnya. (Mir/OL-09)
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved