Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah disesuaikan bersama oleh Badan Anggaran DPR.
"Komisi XI menyetujui penyesuaian hasil badan anggaran DPR atas rencana kerja dan anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 sebesar Rp44,012 triliun. Jadi di total pagu anggaran Rp43 triliun menjadi Rp44,012 triliun," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto yang juga memimpin jalannya Rapat Kerja mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Hasil Penyesuaian Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan, Rabu (22/9).
Anggaran yang disetujui tersebut bertambah sekitar Rp992,7 miliar dari alokasi yang disampaikan pemerintah sebelumnya. Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan Kemenkeu untuk menjalankan program-program kerja yang telah disusun.
Berdasarkan sumber dana, alokasi anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 terdiri dari rupiah murni Rp34,617 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7,086 miliar, hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp22,250 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,365 triliun.
Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum sebesar Rp40,4 triliun, fungsi ekonomi Rp189,5 miliar, dan fungsi pendidikan Rp3,41 triliun.
"Kelihatan fungsi yang besar adalah pelayanan umum, karena kita mengelola keuangan negara yang memang tujuannya untuk memberikan services kepada seluruh negara dan masyarakat," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Fungsi ekonomi kecil kelihatannya, tapi sebetulnya banyak sekali yang kita lakuaan dan kelola itu fungsi ekonominya besar tapi untuk melaksanakan fungsi ini di dalam kementerian keuangan sendiri tidak terlalu besar. Dan fungsi pendidikan terutama karena kita mengelola untuk LPDP," pungkasnya. (Mir/OL-09)
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved