Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah disesuaikan bersama oleh Badan Anggaran DPR.
"Komisi XI menyetujui penyesuaian hasil badan anggaran DPR atas rencana kerja dan anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 sebesar Rp44,012 triliun. Jadi di total pagu anggaran Rp43 triliun menjadi Rp44,012 triliun," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto yang juga memimpin jalannya Rapat Kerja mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Hasil Penyesuaian Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan, Rabu (22/9).
Anggaran yang disetujui tersebut bertambah sekitar Rp992,7 miliar dari alokasi yang disampaikan pemerintah sebelumnya. Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan Kemenkeu untuk menjalankan program-program kerja yang telah disusun.
Berdasarkan sumber dana, alokasi anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 terdiri dari rupiah murni Rp34,617 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7,086 miliar, hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp22,250 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,365 triliun.
Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum sebesar Rp40,4 triliun, fungsi ekonomi Rp189,5 miliar, dan fungsi pendidikan Rp3,41 triliun.
"Kelihatan fungsi yang besar adalah pelayanan umum, karena kita mengelola keuangan negara yang memang tujuannya untuk memberikan services kepada seluruh negara dan masyarakat," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Fungsi ekonomi kecil kelihatannya, tapi sebetulnya banyak sekali yang kita lakuaan dan kelola itu fungsi ekonominya besar tapi untuk melaksanakan fungsi ini di dalam kementerian keuangan sendiri tidak terlalu besar. Dan fungsi pendidikan terutama karena kita mengelola untuk LPDP," pungkasnya. (Mir/OL-09)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved