Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah disesuaikan bersama oleh Badan Anggaran DPR.
"Komisi XI menyetujui penyesuaian hasil badan anggaran DPR atas rencana kerja dan anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 sebesar Rp44,012 triliun. Jadi di total pagu anggaran Rp43 triliun menjadi Rp44,012 triliun," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto yang juga memimpin jalannya Rapat Kerja mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Hasil Penyesuaian Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan, Rabu (22/9).
Anggaran yang disetujui tersebut bertambah sekitar Rp992,7 miliar dari alokasi yang disampaikan pemerintah sebelumnya. Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan Kemenkeu untuk menjalankan program-program kerja yang telah disusun.
Berdasarkan sumber dana, alokasi anggaran Kemenkeu tahun anggaran 2022 terdiri dari rupiah murni Rp34,617 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp7,086 miliar, hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp22,250 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,365 triliun.
Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum sebesar Rp40,4 triliun, fungsi ekonomi Rp189,5 miliar, dan fungsi pendidikan Rp3,41 triliun.
"Kelihatan fungsi yang besar adalah pelayanan umum, karena kita mengelola keuangan negara yang memang tujuannya untuk memberikan services kepada seluruh negara dan masyarakat," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Fungsi ekonomi kecil kelihatannya, tapi sebetulnya banyak sekali yang kita lakuaan dan kelola itu fungsi ekonominya besar tapi untuk melaksanakan fungsi ini di dalam kementerian keuangan sendiri tidak terlalu besar. Dan fungsi pendidikan terutama karena kita mengelola untuk LPDP," pungkasnya. (Mir/OL-09)
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved