Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan bahwa anggaran gaji guru PPPK telah masuk ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah. Anggaran itu sebesar Rp19,4 triliun dinilai cukup untuk memenuhi biaya gaji guru PPPK, sehingga daerah tidak perlu khawatir kekurangan anggaran.
"Itu sudah dikalkulasi oleh Kemenkeu terkait ketercukupannya," ungkap Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud-Ristek Praptono kepada Media Indonesia, Senin (20/9).
Baca juga: PeduliLindungi Diakses 50 Juta Kali per Hari
Menurutnya, gaji guru PPPK tetap ditanggung pemerintah pusat lantaran PPPK merupakan bagian dari ASN. Formasi PPPK diajukan daerah sesuai kebutuhan guru dan diangkat oleh pemerintah pusat setelah melakukan seleksi.
"Iya karena ASN, (setara) Golongan III A masa kerja 0 tahun," jelasnya terkait gaji dan tunjangan yang dapat diperoleh PPPK.
Kemendikbud-Ristek menyayangkan bahwa masih ada daerah yang tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu para guru honorer. Sejumlah daerah masih khawatir terkait gaji tersebut." Memang diberikan kesempatan untuk mengajukan formasi sesuai kebutuhan," tandasnya. (H-3)
Pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, kembali mengangkat isu rendahnya tingkat kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Pelantikan pengangkatan guru dan tenaga pendidikan tersebut akan dilaksanakan secara serempak pada Jumat (12/12).
Hetifah menekankan jika status honorer akan dihapus, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak.
Selain penambahan insentif, pemerintah juga menyiapkan program pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur untuk para guru.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih perlu menjadi perhatian serius karena mereka berada di garda terdepan dalam proses pendidikan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved