PEMERINTAH memastikan bahwa anggaran gaji guru PPPK telah masuk ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah. Anggaran itu sebesar Rp19,4 triliun dinilai cukup untuk memenuhi biaya gaji guru PPPK, sehingga daerah tidak perlu khawatir kekurangan anggaran.
"Itu sudah dikalkulasi oleh Kemenkeu terkait ketercukupannya," ungkap Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud-Ristek Praptono kepada Media Indonesia, Senin (20/9).
Baca juga: PeduliLindungi Diakses 50 Juta Kali per Hari
Menurutnya, gaji guru PPPK tetap ditanggung pemerintah pusat lantaran PPPK merupakan bagian dari ASN. Formasi PPPK diajukan daerah sesuai kebutuhan guru dan diangkat oleh pemerintah pusat setelah melakukan seleksi.
"Iya karena ASN, (setara) Golongan III A masa kerja 0 tahun," jelasnya terkait gaji dan tunjangan yang dapat diperoleh PPPK.
Kemendikbud-Ristek menyayangkan bahwa masih ada daerah yang tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu para guru honorer. Sejumlah daerah masih khawatir terkait gaji tersebut." Memang diberikan kesempatan untuk mengajukan formasi sesuai kebutuhan," tandasnya. (H-3)
