Pembiayaan Mitigasi Perubahan Iklim Butuh Kolaborasi Internasional

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan dunia akan menghadapi situasi yang sangat tidak bisa diatasi apabila terjadi kenaikan temperatur. Sebab negara yang yang tidak mampu akan menghadapi konsekuensi yang lebih parah.

"Oleh karena itu di dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dibutuhkan kolaborasi internasional," kata Sri Mulyani dalam webinar Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2021: Membahas Financing Sustainability, Kamis (26/8).

Tiap tahun, pertemuan konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) menyampaikan berbagai kajian untuk menunjukan ancaman perubahan iklim yang sangat nyata.

Kenaikan temperatur akan bisa membuat satu setengah miliar pekerja terpengaruh oleh adanya risiko perubahan iklim. Perlu upaya dunia melakukan transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Salah satu hasil dari pertemuan UNFCCC yakni melalui Perjanjian Paris (Paris Agreement) mengikat komitmen dari semua negara untuk bisa masing-masing berkontribusi menurunkan emisi karbon.

Disebut sebagai national determined commitment (NDC), setiap negara memiliki titik mulai dan kontribusi terhadap karbondioksida berbeda. Maka pasti harus ada tujuan bersama dengan tanggung jawab yang berbeda.

Setiap negara diharapkan kepada kesadaran perubahan iklim ancaman yang nyata dan perlu turut untuk menghindarkan bumi, dunia, umat manusia menghadapi kondisi katastropik. Paris Agreement diikuti 191 partisipan dan menjadi upaya kolektif secara global, untuk menurunkan gas rumah kaca.

Sukses tujuan bersama ini hanya tergantung kepada sebuah desain transformasi yang adil dan terjangkau.

Sebab setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda oleh karena itu harus ada keadilan bagaimana bisa mengikuti komitmen global dan terjangkau karena tiap negara memiliki sumber dana dan teknologi yang berbeda. Maka akses teknologi dan keuangan menjadi sangat penting. Mitigasi perubahan iklim hanya retorika kalau tidak ada pendanaannya.

Indonesia di dalam Paris Agreement telah menyampaikan akan menurunkan karbon dioksida dengan upaya sendiri sebesar 29%, dan menjadi 41% melalui bantuan internasional terkait akses teknologi dan keuangan.

"Karena untuk menurunkan karbon dioksida pada saat negara masih harus terus melakukan pembangunan, pasti dibutuhkan teknologi hijau dan juga akses keuangan, yang mendukung transformasi. Sehingga kegiatan pembangunan tidak memperburuk emisi karbon dioksida atau bahkan kegiatan manusia makin bisa mengurangi emisi karbon dioksida," kata Sri Mulyani.

Indonesia tahun 2022 akan menjadi Presidensi dari G20 di tahun 2022, pertemuan negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Menkeu berharap dalam pertemuan nanti bisa terus merumuskan terutama sisi pembiayaan dan pendanaan bagi kegiatan aksi perubahan iklim, yang tidak bisa dilakukan hanya melalui APBN negara-negara.

"Yang penting melalui lembaga multilateral dan lembaga keuangan non pemerintah. Pembahasan ini akan banyak melibatkan banyak lembaga multilateral seperti World Bank dan European Investment Bank, Islamic Development Bank juga lembaga-lembaga keuangan di tingkat global. Regulasi dan keputusan mereka sangat penting untuk menentukan jumlah pembiayaan yang bisa diakses untuk menjalankan program transformasi menuju dunia yang zero carbon," kata Sri Mulyani.

Di dalam negeri, indonesia telah melakukan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan keuangan publik. Indonesianya perlu mengikuti secara detail dan teliti seluruh agreement global, juga terus mempelajari dan menyiapkan munculnya carbon market dan carbon price.

Karena perubahan iklim salah satu pendekatan mengatasinya dengan mekanisme pasar, membentuk, menciptakan serta menjalankan carbon market. Sehingga harga dari karbon menjadi sangat penting

"Ini fenomena relatif baru dan Indonesia perlu menyiapkan hal tersebut. Kami bersama kementerian lain terus berkoordinasi di dalam rangka tidak hanya berpartisipasi namun juga memperjuangkan berbagai kepentingan Indonesia dan negara berkembang agar tetap mampu meneruskan proses pembangunan dan berpartisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana perubahan iklim agar bisa dihindarkan," kata Sri Mulyani.

Di dalam negeri koordinasi antar kementerian dan lembaga dilakukan, dengan vocal point di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi sangat penting di dalam melakukan aksi nasional perubahan iklim.

Kebijakan nasional perubahan iklim Indonesia dilakukan berdasarkan komitmen pemerintah sebelumnya dan menjadi komitmen saat ini hanya akan bisa kredibel apa jika negara memiliki, measuring, reporting dan verifikasi yang kredibel.

Di Indonesia penurunan emisi ditentukan oleh 5 sektor utama yaitu kehutanan target penurunan 17% energi dan transportasi yang kontribusinya 11%, kemudian sektor limbah 0,38%, pertanian 0,32% dan industri 0,1%.

"Penurunan karbon dioksida dan agenda perubahan iklim masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah pemerintah, dalam aksi nasional gerakan rumah kaca dan rencana aksi nasional aksi perubahan iklim. Pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat luas dunia usaha berperan penting," kata Sri Mulyani.

Untuk itu dibutuhkan tidak hanya kerja keras dan kebijakan, juga pendanaan. Bahkan pendanaan yang paling besar akan terlihat pada strategi energi dan transportasi, untuk memindahkan energi dari non renewable ke energi terbarukan dan menjadi transportasi energi bersih.

Ini membutuhkan investasi besar, yang tidak mungkin oleh APBN dan Indonesia sendiri. Mentransformasikan ekonomi menjadi ekonomi hijau. Estimasi pembiayaan untuk mentransformasikan ke energi hijau sebesar ini US$247,3 miliar untuk bisa mengurangi emisi sebesar 1081 juta ton equivalent CO2. Sedangkan bujet APBN 2016-2020 untuk perubahan iklim hanya sebesar 4,1% dari total.

"Bahkan Second Biennial Update Report menyebut akan dibutuhkan US$ 266 miliar atau Rp3.461 triliun hingga 2030. Ini berarti belanja mitigasi lembaga kementerian kita selama ini baru menutupi 21% dari kebutuhan pendanaan untuk bisa mencapai komitmen net zero emission 2060," kata Sri Mulyani.

Maka arus perbaikan iklim investasi untuk berbagai proyek dan kebijakannya harus mendukung penanggulangan perubahan iklim. Artinya negara perlu memobilisasi dana yang berasal dari swasta domestik global.

"Maka kita perlu formulasikan kebijakan di investasi untuk menarik lebih banyak investasi, membangun sektor energi transportasi limbah dan lainnya juga lembaga kegiatan untuk bisa memenuhi target penurunan CO2," kata Sri Mulyani. (Try/OL-09)