Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa reformasi perpajakan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
“Untuk kita menghindar dari middle income trap, konsolidasi fiskal terutama akibat pandemi melalui penyehatan APBN, perlu ditunjang dan perlu dilakukan reformasi perpajakan,” ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).
Lebih lanjut, Ani menilai reformasi perpajakan dapat menyehatkan kembali APBN yang tertekan pandemi covid-19. Sehingga, pondasi perpajakan menjadi lebih adil, efektif, sehat dan akuntabel.
Baca juga: Pemerintah Perpanjang dan Sesuaikan Insentif Pajak
Penerimaan pajak menjadi kontributor utama pendapatan negara yang terus mengalami peningkatan. Dari 22,81% pada 1983, kemudian naik menjadi 47,4% pada 1992 dan 65,1% pada 2020. Ani menekankan bahwa konsep adil mencakup seluruh sektor usaha yang mendapat beban seimbang.
Apalagi, saat ini hanya satu atau dua sektor yang menjadi penopang penerimaan pajak. Di sisi lain, sektor lain, seperti sektor jasa yang terus berkembang, justru tidak memberikan kontribusi besar bagi penerimaan perpajakan. Padahal, sektor tersebut juga mendapat fasilitas dari negara.
Keadilan ini juga berlaku bagi seluruh kelompok penghasilan masyarakat yaitu masyarakat dengan penghasilan rendah akan menerima bantuan dan tidak membayar pajak sedangkan bagi yang berpenghasilan tinggi maka membayar pajak lebih tinggi.
Baca juga: Menkeu: Pemda Belum Optimalkan TKDD untuk Pembangunan Daerah
Untuk sistem perpajakan yang sehat, yaitu pajak dapat menjadi sumber penerimaan yang optimal dan adaptif terhadap perubahan. Serta, didesain sesuai internasional base practice seiring kondisi sustainability yang terus dijaga. Adapun sistem perpajakan yang efektif mampu memberikan pelayanan secara optimal, namun dapat menekan biaya dari Wajib Pajak (WP).
Terlebih, WP yang terdaftar meningkat 20 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Dari sebelumnya 2,59 juta WP pada 2002, lalu menjadi hampir 50 juta WP pada 2021. Untuk rasio WP Orang Pribadi terhadap penduduk bekerja juga naik, dari 1,8% pada 2002 menjadi 34,66% pada 2021.
Artinya, WP Orang Pribadi berkontributor penting dan setara dengan kemajuan di negara anggota OECD. “Ini juga perlu memperkuat aspek pengawasan untuk memastikan WP menjalankan kewajiban secara benar,” pungkas Bendahara Negara.(OL-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved