MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) belum mengoptimalkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan di daerah.
“Belum optimalnya TKDD dalam mendorong pembangunan di daerah,” ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).
Menurut Sri Mulyani, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun proporsi pendapatan APBD secara nasional masih didominasi oleh TKDD.
Dia menjelaskan, kemampuan daerah dalam mendapatkan PAD sangat minim dalam tiga tahun terakhir yang tercermin dari porsi PAD dalam APBD hanya sekitar 24,7% sedangkan hampir 70% berasal dari TKDD.
Sri Mulyani menekankan, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai sehingga menjadi dasar dalam formula DAU yakni mendorong peningkatan jumlah pegawai.
Hal ini tidak searah dengan esensi DAU yakni sebagai alat dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, mengurangi ketimpangan dan mendukung kecukupan pendanaan untuk pelaksanaan urusan yang diserahkan ke daerah oleh pemerintah pusat.
Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nominalnya lebih kecil dari DAU berkorelasi positif terhadap belanja modal yang artinya belanja modal daerah bergantung pada pemerintah pusat.
Baca juga : Asosiasi Mal Ungkap Bioskop Segera Buka Kembali, Kapasitas 25%
Ia menegaskan hal tersebut juga bertentangan dengan esensi dari DAK yaitu sebagai penunjang dari keseluruhan TKDD maupun APBD dan bukan sebagai sumber utama belanja produktif.
Tak hanya itu, pengelolaan keuangan daerah juga belum efektif dan efisien yakni tercermin dari belanja yang belum fokus akibat banyaknya jenis program yang mencapai 29.623 dan 263.135 kegiatan.
“Ini yang disebut di ecer-ecer pokonya kecil-kecil semuanya dapat tanpa memikirkan pengeluaran itu bisa mennghasilkan output dan outcome,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan, berbagai tantangan penataan keuangan daerah ini pada akhirnya berpengaruh pada output dan outcome pembangunan yang sangat belum optimal.
Belanja belum produktif yaitu 32,4% untuk belanja pegawai sedangkan 11,5% belanja untuk infrastruktur dan layanan publik.
“Output dan outcome pembangunan sangat belum optimal dan sangat timpang di berbagai daerah meskipun kita sudah melakukan transfer ke daerah,” pungkasnya. (OL-2)
