Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT Boy Marwan diberi selembar surat dengan logo kepolisian, Ayu istrinya sempat khawatir karena menyangka suaminya mendapat teguran atau peringatan karena berjualan di pinggir jalan atau keliling di masa PPKM.
Ternyata surat tersebut adalah undangan untuk mengambil Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) yang penyalurannya dilakukan Polri dan TNI.
Boy menceritakan hal itu pada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mendatangi tempatnya biasa mangkal di Simpang Bintang, Medan, Kamis (9/9).
Boy Marwan yang sehari-hari berjualan bakso bakar keliling di Kota Medan ini, merasa sangat bersyukur setelah mengetahui dirinya mendapatkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW).
Adanya program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), bisa kembali memperpanjang nafas usahanya.
Bantuan tunai sebesar Rp 1,2 juta yang didapat rencananya akan Boy gunakan untuk menambah modal berdagang, agar dapurnya bisa terus ngebul.
Kepada Airlangga dan Sri Mulyani, Boy bercerita sebelum pandemi dirinya bisa menjual hingga 350 tusuk bakso dan sosis bakar per hari.
Setelah pandemi menerpa, penghasilannya jadi tak menentu, kadang ramai, kadang sepi pembeli, karena pembelinya kebanyakan adalah anak-anak sekolah. Selama sekolah tatap muka diliburkan, ia harus mengubah rute dan jam jualannya.
"Saya mengucapkan terima kasih ke Pak Airlangga, ke pemerintah, karena sudah melihat rakyat kecil seperti kita," ungkap Boy, Kamis (9/9).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menkeu Sri Mulyani, dan sejumlah anggota DPR RI hari itu memang tengah memantau uji coba penyaluran Bantuan Tunai untuk PKL dan warung di Kota Medan, Sumatera Utara.
Bantuan untuk sektor usaha mikro dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun itu akan disalurkan bagi 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta.
Bantuan ini secara spesifik menyasar ke kabupaten dan kota yang terkena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan Nomor 28 Tahun 2021.
Pemerintah menugaskan TNI dan POLRI untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat.
“Dengan persiapan seluruh regulasi dan anggarannya, Alhamdulillah hari ini bisa diuji coba di Kota Medan. Bantuan ini disediakan untuk satu juta paket, senilai Rp1,2 juta. Selanjutnya, tentu ini bisa diteruskan oleh TNI-Polri di berbagai wilayah," tutur Menko Perekonomian.
"Operasi dilapangannya oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dan diharapkan ini menjadi bantalan bagi mereka yang terkena dampak untuk modal hidup dan modal kerja usaha mereka masing-masing,” pungkas Airlangga. (RO/OL-09)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved