Menkeu: Mayoritas Belanja Negara Tersedot Covid-19

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, belanja negara yang belakangan ini melonjak didorong oleh kebutuhan penanganan Covid-19. Mayoritas alokasi belanja negara disebutnya tersedot untuk menghadapi pandemi. Karenanya, hal utama yang menjadi fokus pemerintah ialah mengendalikan Covid-19.

"Belanja itu bisa diubah untuk menjadi yang lebih produktif, kalau covid bisa dikendalikan. Selama covid masih mendominasi, belanja negara akan tersedot untuk covid," imbuhnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Rabu (25/8).

"Kalau Covid terkendali, maka alokasi belanja yang sama bisa dipakai untuk belanja non-covid. Ini yang akan menjadi pertaruhan bagi kita semua," sambungnya.

Diketahui, dalam RAPBN 2022 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.708,7 triliun. Alokasi tersebut diperuntukkan pada belanja pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp770,4 triliun.

Alokasi anggaran belanja di 2022 tersebut, kata Sri Mulyani, didesain mendekati kondisi normal. Hal itu terlihat dari anggaran kesehatan yang sebesar Rp255,3 triliun; perlindungan sosial Rp427,5 triliun; pendidikan Rp541,7 triliun; dan pembangunan infrastruktur Rp384,8 triliun.

Namun lagi-lagi realisasi anggaran tersebut bergantung pada kondisi Covid-19 di Tanah Air. "Itu diharapkan dengaj distorsi covid yang makin kecil, jadi lebih betul-betul membangun pondasi kesehatan, pendidikan, dan perlindsos seperti infrastruktur terutama konektivitas dan ICT akan menjadi prioritas yang harus terus dijaga," kata Sri Mulyani.

Sementara itu Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah tetap mewaspadai ketidakpastian yang timbul akibat pandemi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap mendesain APBN secara fleksibel dan responsif menghadapi dinamika yang ada.

"Kita harus fokus menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi pada 2022 nanti. Salah satu persiapan yang harus kita miliki adalah mempersiapkan APBN 2022 yang antisipatif, responsif, fleksibel dalam meresporn ketidakpastian, namun mampu menjadi pengungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.

"Kebijakan counter cyclical masih menjadi prioritas yang harus kita lakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh warga negara. sekaligus melanjutkan proses pemulihan ekonomi nasional yang berjalan beriringan sesuai dengan rencana yang sudah disusun bersama," sambung dia.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi rencana pemerintah untuk tetap menjadikan penanganan covid dan pemulihan ekonomi sebagai agenda utama kebijakan anggaran. Namun dia mendorong agar pemerintah betul-betul bisa mengendalikan pandemi agar ekonomi bisa pulih kembali. (Mir/OL-09)