Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Uang suap yang diterima Pinangki, imbuh jaksa, ditujukan untuk mengurus fatwa MA agar pidana Joko Tjandra terkait perkara pengalihan hak tagih Bank Bali tidak dieksekusi.
LPSK juga mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen atau tim gabungan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap penanganan perkara ini.
Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menyimpulkan kasus Kejagung mengandung unsur pidana sehingga penanganannya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyebab kebakaran diduga
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan pelimpahan kembali berkas perkara para tersangka kepada Kejaksaan Agung dalam rangka pemenuhan P-19 dari JPU.
Hari menyebut Pinangki diajukan sebagai terdakwa ke Pengadilan Tipikor dengan dakwaan kumulatif, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Andi Irfan pada Rabu (23/9) pekan depan.
Rahmat merupakan 'orangnya' Joko Tjandra. Adapun Pinangki mengenal Joko Tjandra melalui Rahmat.
Kejagung didorong untuk mendalami inisial lain. Misalnya, inisial DK yang sebelumnya diembus Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Setelah melakukan koordinasi, Bareskrim Polri siap mengembalikan berkas perkara gratifi kasi red notice Joko Tjandra ke JPU.
KPK tidak bisa sembarangan mengambil alih perkara lantaran menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.
Supervisi yang dilakukan KPK melalui gelar perkara bersama Polri dan Kejagung sebagai sesuatu yang rutin dan wajar. Terlebih, kasus Joko Tjandra menjadi perhatian publik dan juga melibatkan
Kesimpulan penyidikan jaksa Pinangki ialah aktor intelektual dalam pengurusan fatwa MA untuk Joko Tjandra.
Publik berharap besar bahwa hasil akhir dari gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa KPK mengambil alih seluruh penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
Bahkan, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah belum mengetahui identitas dari DK.
Febrie menyebut belum menemukan sosok lain dalam pemufakatan pengurusan fatwa MA tersebut. Namun, dia meyakini sosok itu tidak akan bisa bersembunyi lama jika memang benar terlibat.
KPK akan kembali mengadakan gelar perkara sebagai supervisi kasus suap penghapusan red notice Joko S Tjandra dan pemberian hadiah atau janji.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Ali Mukartono mengatakan tidak membahas mengenai dugaan keterlibatan hakim Mahkamah Agung terkait pengurusan fatwa.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyebutkan, dialog antara jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking (eks pengacara Joko S Tjandtra) kerap merujuk istilah ‘’ bapak mu’’ dan ‘’bapak ku’’.
KPK dorong agar mengungkap seluruh pihak terkait kasus yang bermuara di Joko Sugiarto Tjandra, penghapusan red notice dan suap atau pemberian hadiah.
Para pimpinan KPK menghadiri gelar perkara terkait kasus Joko S Tjandra dan Jaksa Pinangki. Gelar perkara itu untuk mengevaluasi dan memberi saran akan kedua kasus tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved