KPK Sebut Ambil Alih Perkara bukan Soal Keberanian

TUDINGAN Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani mengambil alih kasus Joko Soegiarto Tjandra menuai respon. Menurut Lembaga Antikorupsi itu, hal tersebut bukan soal berani atau tidak.

"Kami sampaikan bahwa ini bukan soal berani atau tidak berani pengambilan kasus dari aparat penegak hukum lain," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (14/9).

KPK menghargai kritik dari ICW tersebut. Ali menjelaskan, KPK tidak bisa sembarangan mengambil alih perkara lantaran menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

"Bagaimana cara berhukum yang benar tentu dengan mengikuti ketentuan UU yang berlaku yang dalam hal ini Pasal 6, 8, dan 10 A UU KPK," ujar Ali.

Baca juga: Mantan Wamen BUMN Mahmuddin Yasin Dipanggil KPK

Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menuding KPK tidak punya nyali menangani perkara Joko Tjandra. Gelar perkara kasus Joko Tjandra yang melibatkan KPK dinilai sebagai ajang pencitraan.

"Gelar perkara yang terkesan hanya dijadikan ajang pencitraan bagi KPK agar terlihat seolah-olah serius menanggapi perkara Joko Tjandra," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9).

Gelar perkara kasus Joko Tjandra yang melibatkan KPK, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dihelat Jumat (11/9). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya sebatas menerima progres penanganan perkara dari Bareskrim Polri dan Kejagung dalam ekspose pertama.

KPK memisahkan ekspose perkara Joko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri dengan Kejagung. KPK lebih dulu menggelar ekspose kasus dugaan penghapusan red notice Joko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri.

Ekspose dilanjutkan dengan kasus dugaan penerimaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang ditangani Kejagung. (OL-1)