Senin 14 September 2020, 11:05 WIB

Mantan Wamen BUMN Mahmuddin Yasin Dipanggil KPK

Fachri Audhia Hafiez, Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Mantan Wamen BUMN Mahmuddin Yasin Dipanggil KPK

ANTARA/Reno Esnir
Mantan Wamen BUMN Mahmuddin Yasin

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mahmuddin Yasin. Ia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun 2007-2017.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (14/9).

Ali belum mengungkap keterkaitan Mahmuddin dengan perkara PT DI. Namun, keterangan Wamen BUMN pertama itu akan memperkuat berkas penyidikan Budi Santoso.

Baca juga: KPK Cukup Supervisi Kasus Joko Tjandra

Saksi lainnya yang turut digarap KPK yakni Wakil Direktur Utama PT Pelindo II Hambra Samal. Ia diperiksa dengan kapasitas sebagai mantan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN.

Budi Santoso ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani. KPK kini fokus mendalami aliran dana korupsi di PT DI.

Lembaga Antikorupsi mengurutkan aliran dana hasil rasuah yang berlangsung selama sepuluh tahun. Kasus terendus lantaran adanya ketidakberesan kontrak kerja sama antara mitra dengan PT DI. (OL-1)

Baca Juga

MI/SUMARYANTO BRONTO

Bawaslu Terima 71 Permohonan Sengketa Pencalonan Pilkada

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 18 September 2020, 18:20 WIB
Permohonan sengketa akan kembali mengalir pacsapenetapan pasangan calon pada 23 September...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

115 Pegawai KPK Positif Terinfeksi Covid-19

👤Dhika kusuma winata 🕔Jumat 18 September 2020, 18:14 WIB
Dari jumlah positif covid-19 sebanyak 155 kasus itu, ada 33 orang yang telah dinyatakan...
MI/PIUS ERLANGGA

Bawaslu Akui Aturan Pilkada Perlu Perbaikan Lewat Perppu

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 18 September 2020, 17:55 WIB
Perppu diperlukan secara regulasi, sebab dalam PKPU No.6/2020 tentang tidak mengatur tegas sanksi terhadap pelanggaran protokol...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya