NEWSTICKER

Berita Terbaru Jaksa Pinangki Hari Ini

12 Saksi telah Diperiksa dalam Kasus Jaksa Pinangki
01/9/2020 07:24
Sopir Pinangki, Soegiarto, dan mantan Kuasa Hukum Joko Tjandra, Anita Kolopaking juga diperiksa.
Kejagung Pastikan Libatkan KPK
01/9/2020 06:17
Keterlibatan KPK dapat mengoptimalkan penanganan perkara yang telah mencoreng wajah Korps Adhyaksa.
Kejagung Periksa 12 Saksi dan Cari Bukti TPPU Pinangki
31/8/2020 20:31
Sebanyak 12 orang saksi diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait perkara pemberian hadiah atau janji yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM)
Firli Bahuri Sebut KPK akan Supervisi Kasus Jaksa Pinangki
31/8/2020 20:28
"Kasus itu kita lakukan supervisi untuk penanganan selanjutnya. Tetapi kalau memang seandainya tidak selesai, sesuai dengan Pasal 10A bisa kita ambil," ucap Firli di Jakarta
Bantah Lelet Usut Pinangki, Kejagung: Ada yang Lebih Cepat?
31/8/2020 20:26
"Karena ada orang yang mengatakan (Kejagung) lelet katanya. Kami jawab, apakah ini lelet, apakah ada penanganan perkara yang lebih cepat dari ini," ujarnya
Kejagung Pastikan Ajak KPK Tangani Pinangki
31/8/2020 20:22
"Kami akan terbuka. Namun demikian untuk menjawab keraguan publik, pasti nanti kami akan koordinasi dan supervisi (dengan KPK)," jelas Kapuspen Kejagung, Hari Setiyono
Komisi Kejaksaan Kawal Penanganan Kasus Pinangki
31/8/2020 15:05
Komisi Kejaksaan berada dalam posisi mengawasi penanganan jaksa PSM oleh Kejaksaan Agung. Itu guna memastikan prosesnya berjalan transparan dan akuntabel.
Maki Minta KPK Dilibatkan dalam Kasus Jaksa Pinangki
31/8/2020 09:36
Selama ini, Kejagung masih enggan menanggapi desakan masyarakat untuk melibatkan KPK.
Kejagung Mempermalukan Diri Sendiri
30/8/2020 04:14
Kejagung seharusnya tak perlu gamang menyerahkan kasus itu jika tidak ada kepentingan. Terlebih, kasus dugaan suap yang melibatkan Pinangki
MAKI Minta KPK Ambil Alih Perkara Jaksa Pinangki
29/8/2020 22:05
Pinangki diduga menerima suap dari narapidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.
Pinangki Dinilai Lebih Pantas 'Bernyanyi' di KPK
29/8/2020 06:36
Kejaksaan Agung dinilai mempermalukan diri sendiri jika terus-menerus menahan kasus Pinangki. Fickar menilai Korps Adhyaksa takut jika Pinangki 'bernyanyi' di KPK.
Kejagung Semestinya Lebih Gesit Lagi
29/8/2020 04:50
Bareskrim Polri kembali memeriksa empat tersangka, termasuk Irjen Napoleon Bonaparte, dalam kasus suap penghapusan red notice Joko Tjandra.
Heboh Penampakan Jaksa Pinangki Pakai Rompi Oranye
28/8/2020 21:48
Foto jaksa Pinangki Sirna Malasari membuat heboh. Dia terekam kamera pemantau atau CCTV mengenakan baju tahanan yang diduga berwarna oranye.
Kejagung Pertimbangkan Pelibatan KPK di Kasus Pinangki
28/8/2020 21:19
"Nanti kita pertimbangkan, sejauh mana. Karena ada kewenangan KPK, boleh juga," kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono
ICW Ingatkan Jangan ada yang Lindungi Jaksa Pinangki
28/8/2020 07:15
ICW mengecam siapapun yang berani memberikan karpet merah untuk Jaksa Pinangki
Komjak Duga Ada Konflik Kepentingan Kasus Jaksa Pinangki
28/8/2020 06:59
Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan untuk membuktikan tidak adanya conflict of interest dan kecurigaan, Kejagung seharusnya menyerahkan kasus jaksa Pinangki ke KPK.
ICW: Penanganan Kasus Pinangki di Kejagung Dinilai Lambat
28/8/2020 06:38
ICW meminta Kejaksaan Agung untuk menyerahkan kasus Pinangki ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dinilai lebih bisa sigap untuk menangani kasus itu.
KPK Idealnya Tangani Kasus Pinangki
28/8/2020 06:05
KPK siap menangani dan mengembangkan kasus turunan dari terpidana cessie Bank Bali ini sesuai kewenangan yang digariskan UU KPK. Namun, KPK tidak berbicara dengan konsep
Kasus Joko Tjandra Merembet ke MA
28/8/2020 05:03
Setelah Bareskrim Polri menjeratnya dalam dua perkara, giliran Kejaksaan Agung menetapkan ‘Joker’ sebagai tersangka.
Nawawi Tunggu Inisiatif Kejagung Serahkan Kasus Pinangki ke KPK
27/8/2020 12:08
Nawawi menambahkan, sejak awal, pelimpahan kasus Pinangki ke KPK telah disarankan. Karena terdapat unsur penyelenggara negara dalam perkara tersebut.