ICW Penanganan Kasus Pinangki di Kejagung Dinilai Lambat

INDONESIA Corruption Watch (ICW) kecewa dengan penanganan kasus uang panas terpidana Djoko Tjandra terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dilakukan Kejaksaan Agung.Penanganan kasus dinilai jalan di tempat.

"Kejaksaan Agung terlihat sangat lambat dalam membongkar praktik korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Jumat (28/8).

ICW meminta Kejaksaan Agung untuk menyerahkan kasus Pinangki ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dinilai lebih bisa sigap untuk menangani kasus itu. Selain itu, ICW juga menilai KPK lebih bisa menjaga independensi dalam penindakan hukum. Pasalnya, Pinangki bukan dari KPK.

"Praktik suap-menyuap ini dilakukan oleh seorang penegak hukum dan terhadap penegakan hukum. Hal ini penting dilakukan, agar objektivitas dan independensi penanganan perkara tetap terjamin," ujar Kurnia.

Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasuas dugaan penerimaan suap dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Fatwa itu bertujuan untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Agung atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Pinangki diduga menerima suap sebesar USD500 ribu atau setara Rp7 miliar. Pinangki disangkakan melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siswantini Suryandari