Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan temuan barunya dalam kasus dugaan rasuah terkait digitalisasi SPBU. Penyidik menemukan adanya selisih antara pengeluaran bensin di nozzle dengan data tersimpan.
“Ini (selisihnya) kecil kebetulannya nilainya, tapi terus, terus, terus jadi akhirnya membesar. Harusnya itu saja gitu, kalau misalkan Rp10 ribu (bayarnya) ya Rp10 ribu,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin, 4 Agustus 2025.
Asep enggan memerinci pom bensin mana saja yang ditemukan selisih data. Menurut dia, selisih ini membuat negara merugi.
“Kalau ini ya misalkan Rp1 rupiah, tapi kan ratusan ribu liter ya jadi besar juga gitu,” ujar Asep.
Asep mengatakan, selisih ini ditemukan karena tidak bisa dihapus dalam sistem yang telah dibuat. Sejatinya, kata dia, takaran dalam pembelian bensin tidak boleh dikurangi atau ditambahkan.
“Di situ kan ada takarannya, ada ukurannya. Kalau beli misalkan 10 liter, ya pasti yang lewat nozzle-nya itu 10 liter, gitu, nah itu di situ dihitung,” ucap Asep.
Kasus ini naik ke tahap penyidikan sejak September 2024. KPK sudah menetapkan tersangka, namun, identitas mereka dirahasiakan sampai penahanan dilakukan.
Total, ada dua kasus korupsi di Pertamina yang kini diusut KPK. Perkara lain yakni dugaan rasuah pengadaan liquefied natural gas (LNG).
Kasus dugaan rasuah LNG merupakan pengembangan atas perkara, yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Karen kini masih menjalani masa pemenjaraannya. (Can/P-3)
(KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan
Immanuel Ebenezer alias Noel, saat menjabat sebagai Wamenaker, diduga meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis ke Sultan di Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro
Noel meminta dibelikan motor oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Lisa tidak memerinci pertanyaan penyidik kepadanya. Sebagian pertanyaan disebut soal aliran dana dari Ridwan Kamil.
KPK mengaku miris dengan patokan harga Rp6 juta ini. Sebab, nominal itu jauh di atas rata-rata pendapatan buruh.
“IEG meminta untuk renovasi rumah (di wilayah) Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Setyo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved