Berita Terbaru ICW Hari Ini

ICW Catat Ada 3 Masalah Serius di PKPU

ICW) mencatat ada tiga permasalahan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2023. Beleid itu bahkan dinilai bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Banyak Caleg Napi Koruptor, ICW: KPU Berpihak Pada Koruptor

TEMUAN banyaknya narapidana koruptor yang mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif pada Pemilu 2024 membuat prihatin. KPU dinilai lebih berpihak kepada koruptor.

Korupsi Politik Pemilu 2024 Masih Akan Terjadi

Praktik korupsi politik diyakini akan semakin marak jelang Pemilu 2024 khususnya terhadap pejabat publik, petahana di legislatif maupun di tingkat eksekutif yakni kepala daerah.

ICW Dorong PPATK Hingga Penegak Hukum Usut Tipikor Dibarengi Pencucian Uang

ICW mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) hingga aparat penegak hukum bisa mengusut tindak pidana korupsi (tipikor) yang dibarengi dengan pencucian uang.

Kasus Wamenkumham Dinilai ICW Cepat Diproses, KPK: Cepat Atau Lambat Kita Dicurigai

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengaku bingung dengan ICW. Pasalnya, instansinya serba salah jika cepat maupun lambat menangani laporan.

ICW Desak KPK Objektif Usut Kasus Wamenkumham

Kurnia mendoromg KPK mendalami kasus tersebut jdan menaikkan status perkaranya ke tingkat penyelidikan. 

Pemilu 2024, Komnas HAM Susun Standar Norma Hak Kelompok Rentan

Komnas HAM susun Standar norma dan pengaturan tentang pemilihan umum (Pemilu) dan Hak-Hak Kelompok Rentan.

Kasus Rafael, Alexander Marwata: Enggak Ada Benturan Kepentingan

Wakil ketua KPK Alexander Marwata menjamin tidak ada benturan kepentingan terkait penyelidikan kasus Rafael Alun trisambodo.

Satu Almamater dengan Rafael, Alexander Didesak Deklarasikan Penolakan Tangani Kasus

ICW mendesak Wakil ketua KPK Alexander Marwata mendeklarasikan diri tidak ikut penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo karena berasal dari satu almamater.

ICW : Dibading KPK, Kinerja Kejagung Tanggani Tipikor Lebih Moncer

DALAM laporan tahunan ICW 2022, Kejagung menangani 405 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian sekitar Rp39 triliun, jumlah ini berbeda signifikan dengan KPK dan Polri.

ICW: Kejagung Banyak Garap Kasus Dengan Kerugian Jumbo

PENELITI ICW, Agus Sunaryanto, menilai Kejaksaan Agung (Kejakgung) banyak menangani kasus-kasus besar atau big fish, yang menimbulkan kerugian negara besar.

Momentum Bebersih Kekayaan Seluruh Pejabat

Pemeriksaan Rafael Alun menjadi momentum bagi instansi lain mengawasi harta dari para pejabatnya.

IPK Anjlok, ICW: Yang Dipanen itulah hasil yang Ditanam

Agus Sunaryanto menilai Indeks Persepsi Korupsi yang turun adalah hasil apa yang ditanam selama ini oleh pemerintahan Jokowi.

IPK Turun, ICW Sebut Sejumlah Menteri Permisif terhadap Korupsi

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, sempat berulang kali mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) dengan kalimat deskruktif.

ICW Desak DPR dan Pemerintah Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Berdasarkaan data tren indikasi korupsi yang telah diinvetarisir oleh ICW setiap tahunnya menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan tentang pemerintahan desa. 

Perpanjangan Masa Jabatan Kades Membahayakan

Perpanjangan masa jabatan kades selain bernuansa politis juga dinilai tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa

ICW Desak Ketua KPU Diberi Sanksi

ICW terus mengkritisi sikap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari terkait pernyataan yang membuat kontroversi dalam penyelenggaraan pemilu.

ICW: Penyidik Tunggal Pidana Keuangan dari OJK Picu Konflik Kepentingan

Agus mendorong agar lembaga penegak hukum lain ikut dilibatkan dalam mengusut tindak pidana di sektor keuangan, sehingga tidak hanya OJK.

Koalisi Masyarakat Sipil Siap Sampaikan Dugaan Kecurangan KPU ke DPR RI

ICW akan menjelaskan pertemuan ini berkaitan dengan penyampaian informasi tentang dugaan kecurangan dalam salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu.

ICW Minta Presiden Joko Widodo Tegur Luhut Binsar Panjaitan

Selama ini OTT KPK terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Mutu dan Inklusivitas Pendidikan

Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT

Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia