Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ICW) menyampaikan hasil penelitian terbaru terkait pejabat atau pimpinan BUMN yang merangkap jabatan. Dari penelitian itu, ICW menemukan sebanyak 121 Komisaris dan 21 Dewan Pengawas
ICW menyayangkan pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut dugaan pemerasan dalam penanganan kasus di Kementan merupakan serangan balik koruptor. Ia disebut tengah berhalusinasi.
IPW menduga adanya rivalitas antara pimpinan KPK dan Polda Metro Jaya, terlebih saat ini dengan kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syarif Yasin Limpo oleh pimpinan KPK.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan sebaiknya Idham Holik segera menghubungi anggota KPU lain untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023.
ICW dam Perludem mengapresiasi langkah MA, yang mengabulkan uji materi PKPU terkait syarat mantan koruptor maju lebih cepat menjadi calon anggota legislatif (caleg).
KASN sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini karena problem di lingkungan ASN masih ada, seperti terkait tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi); kode etik; netralitas; dan politisasi.
Komisi II DPR akan memberikan atensi terhadap masukan atau aspirasi yang disampaikan ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan Pj yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendorong semua pihak yang terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024 memaksimalkan transaksi nontunai.
Kontras dan ICW kembali menyoroti langkah pemilihan penjabat kepala daerah yang dilakukan Mendagri Tito Karnavian. Penunjukan itu dinilai jauh dari mekanisme yang akuntabel dan transparan.
TEMUAN Ombudsman RI dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan sebagai dasar perbaikan
JPPR mahfum dengan tugas KPU yang harus bersikap adil dan tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap seluruh caleg, termasuk caleg eks terpidana korupsi.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) meminta Polri membuka data pembelian gas air mata yang nilai kontraknya mata sejak 2013--2022 oleh Polri mencapai Rp2,01 triliun.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) memperbarui temuan calon legislatif (caleg) berstatus mantan narapidana kasus korupsi.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan upaya membuat keuangan partai politik (parpol) semakin transparan harus dilakukan bertahap. Hal itu bisa dimulai dari internal partai.
ICW mendesak MA segera memutus hasil uji materi aturan PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 soal mantan napi korupsi yang diperbolehkan mendaftar sebagai caleg di pemilu 2024.
ICW dan Maki menganggap KPK tidak pernah serius dalam menangani perkara yang melibatkan politikus. Pihaknya menduga ada keterlibatan politikus lain jika Masiku tertangkap.
ICW mengkritisi keberadaan buronan sekaligus mantan caleg PDIP Harun Masiku yang diyakini ada di Indonesia. Pernyataan Mabes Polri dinilai membuktikan KPK saat ini sudah bobrok.
ICW desak KY untuk periksa hakim pemvonis bebas Gazalba Saleh
ICW meminta transparansi dokumen penunjang pertimbangan Kemendagri dalam menunjuk penjabat kepala daerah.
Ini bukan kali pertama KPK meminta bantuan kepada masyarakat untuk menemukan keberadaan Harun Masiku.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved