Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KASN sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini karena problem di lingkungan ASN masih ada, seperti terkait tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi); kode etik; netralitas; dan politisasi.
Komisi II DPR akan memberikan atensi terhadap masukan atau aspirasi yang disampaikan ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penunjukan Pj yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendorong semua pihak yang terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024 memaksimalkan transaksi nontunai.
Kontras dan ICW kembali menyoroti langkah pemilihan penjabat kepala daerah yang dilakukan Mendagri Tito Karnavian. Penunjukan itu dinilai jauh dari mekanisme yang akuntabel dan transparan.
TEMUAN Ombudsman RI dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan sebagai dasar perbaikan
JPPR mahfum dengan tugas KPU yang harus bersikap adil dan tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap seluruh caleg, termasuk caleg eks terpidana korupsi.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) meminta Polri membuka data pembelian gas air mata yang nilai kontraknya mata sejak 2013--2022 oleh Polri mencapai Rp2,01 triliun.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) memperbarui temuan calon legislatif (caleg) berstatus mantan narapidana kasus korupsi.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan upaya membuat keuangan partai politik (parpol) semakin transparan harus dilakukan bertahap. Hal itu bisa dimulai dari internal partai.
ICW mendesak MA segera memutus hasil uji materi aturan PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 soal mantan napi korupsi yang diperbolehkan mendaftar sebagai caleg di pemilu 2024.
ICW dan Maki menganggap KPK tidak pernah serius dalam menangani perkara yang melibatkan politikus. Pihaknya menduga ada keterlibatan politikus lain jika Masiku tertangkap.
ICW mengkritisi keberadaan buronan sekaligus mantan caleg PDIP Harun Masiku yang diyakini ada di Indonesia. Pernyataan Mabes Polri dinilai membuktikan KPK saat ini sudah bobrok.
ICW desak KY untuk periksa hakim pemvonis bebas Gazalba Saleh
ICW meminta transparansi dokumen penunjang pertimbangan Kemendagri dalam menunjuk penjabat kepala daerah.
Ini bukan kali pertama KPK meminta bantuan kepada masyarakat untuk menemukan keberadaan Harun Masiku.
ICW) mencatat ada tiga permasalahan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2023. Beleid itu bahkan dinilai bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
TEMUAN banyaknya narapidana koruptor yang mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif pada Pemilu 2024 membuat prihatin. KPU dinilai lebih berpihak kepada koruptor.
Praktik korupsi politik diyakini akan semakin marak jelang Pemilu 2024 khususnya terhadap pejabat publik, petahana di legislatif maupun di tingkat eksekutif yakni kepala daerah.
ICW mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) hingga aparat penegak hukum bisa mengusut tindak pidana korupsi (tipikor) yang dibarengi dengan pencucian uang.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengaku bingung dengan ICW. Pasalnya, instansinya serba salah jika cepat maupun lambat menangani laporan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved