ICW Supervisi KPK-Polda Metro Jaya Rentan Konflik Kepentingan

Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai rapat koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri tidak diperlukan.

Hal ini diutarakan oleh Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana yang menyebut tindakan tersebut dapat membuka konflik kepentingan. Lebih jauh, dirinya menyebut terdapat kemungkinan Ketua KPK Firli Bahuri turut terlibat dalam Supervisi tersebut.

“Langkah Polda Metro Jaya untuk meminta koordinasi dan supervisi dari KPK itu sebenarnya tidak diperlukan,” ujarnya kepada tim liputan Metro TV pada Sabtu (11/11).

“Siapa yang bisa menjamin, Firli (Ketua KPK) tidak terlibat dalam proses koordinasi dan supervisi itu,” tambahnya.

Menurut Kurnia, Polda Metro Jaya menjadi satu-satunya instansi yang memegang kendali penuh terhadap kasus ini. Lebih rinci, Kurnia menyebut koordinasi dan supervisi tidak tertuang dalam peraturan dan undang-undang.

“jangan sampai justru ada upaya untuk memperlambat proses hukum ini. Jangan ada upaya untuk menghalang -halangi proses hukum ini bagi siapapun termasuk KPK karena proses penegangan hukum ini sudah berada di tingkat penyidikan,” tutupnya.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia