Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ICW mendesak Wakil ketua KPK Alexander Marwata mendeklarasikan diri tidak ikut penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo karena berasal dari satu almamater.
DALAM laporan tahunan ICW 2022, Kejagung menangani 405 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian sekitar Rp39 triliun, jumlah ini berbeda signifikan dengan KPK dan Polri.
PENELITI ICW, Agus Sunaryanto, menilai Kejaksaan Agung (Kejakgung) banyak menangani kasus-kasus besar atau big fish, yang menimbulkan kerugian negara besar.
Pemeriksaan Rafael Alun menjadi momentum bagi instansi lain mengawasi harta dari para pejabatnya.
Agus Sunaryanto menilai Indeks Persepsi Korupsi yang turun adalah hasil apa yang ditanam selama ini oleh pemerintahan Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, sempat berulang kali mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) dengan kalimat deskruktif.
Berdasarkaan data tren indikasi korupsi yang telah diinvetarisir oleh ICW setiap tahunnya menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan tentang pemerintahan desa.
Perpanjangan masa jabatan kades selain bernuansa politis juga dinilai tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa
ICW terus mengkritisi sikap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari terkait pernyataan yang membuat kontroversi dalam penyelenggaraan pemilu.
Agus mendorong agar lembaga penegak hukum lain ikut dilibatkan dalam mengusut tindak pidana di sektor keuangan, sehingga tidak hanya OJK.
ICW akan menjelaskan pertemuan ini berkaitan dengan penyampaian informasi tentang dugaan kecurangan dalam salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu.
Selama ini OTT KPK terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Bagja mengatakan pihaknya belum menemukan bukti konkret dari isu yang dilempar oleh ICW tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mengklaim bahwa proses verifikasi faktual terhadap partai politik (parpol) di daerah berjalan tanpa hambatan.
Temuan ICW, Perludem, dan organisasi masyarakat sipil tentang adanya dugaan praktik kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol dinilai sebagai persoalan bangsa yang sangat serius.
Tantangan dari ICW menyusul adanya dugaan kuat kecurangan yang dilakukan pejabat KPU dalam proses verifikasi faktual partai politik jelang Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan para menteri kabinet maju sebagai calon presiden (capres)/calon wakil presiden (cawapres) pada Pelimu 2024 mendatang.
Menurut dia, cara pencegahan yang harus dilakukan Zulhas maupun instansi pemerintah lainnya yaitu mengaktifkan dan memperbaiki lagi pengawasan internal
"KPK bersikap tegas terhadap permasalahan hukum Lukas Enembe, misalnya, mengambil tindakan berupa penjemputan paksa,"
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved