Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEUARNYA mantan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri dinilai tidak menjamin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lebih baik. Pasalnya, empat komisioner KPK yang tersisa masih memiliki catatan buruk.
“Kami meragukan bahwa hal tersebut (keluarnya Firli) akan membawa perbaikan pada KPK secara kelembagaan, sebab pimpinan yang ada saat ini pun masih menyisahkan sejumlah catatan yang turut berkontribusi atas buruknya kinerja Lembaga Antirasuah ini,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya, Senin (1/1/2024).
ICW menilai ada sejumlah tugas yang harus dikerjakan Lembaga Antirasuah untuk mengembalikan kepercayaan publik, setelah polemik Firli. Pekerjaan rumah yang disarankan itu dimulai dari ketua KPK. Pertama, sosok pengganti Firli nanti harus bisa memberikan iklim kerja yang baik.
Baca juga: Firli Bahuri Membawa KPK di Titik Nadir pada 2023
Ketua KPK selanjutnya wajib merangkul semua komisioner yang ada. Konsep kolektif kolegial harus benar-benar dilaksanakan.
“Ketua baru pengganti Firli harus bisa membawa iklim kerja yang baik, salah satunya di level pimpinan, dengan mengedepankan kolektif kolegial, bukan dengan one man show yang selama ini ditunjukkan oleh Firli,” ucap Diky.
Baca juga: KPK Harap Pemerintah dan DPR Segera Cari Pengganti Firli Bahuri dan Ketua Baru
Selain itu, KPK harus memaksimalkan kuantitas dan kualitas dalam penanganan perkara. ICW juga menuntut Lembaga Antirasuah independen dalam bekerja di tengah tahun politik.
“KPK harus mampu bersikap independen dan imparisal dalam melakukan penanganan perkara, sebab menjelang tahun politik, kami percaya bahwa arusnya akan semakin deras dengan isu politisasi, maka KPK harus bersikap independen selayaknya lembaga penegak hukum yang ideal,” tegas Diky.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berambisi mengembalikan muruah instansinya pada 2024. Rencananya dimulai dengan upaya pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Antirasuah.
Nawawi juga meminta pegawai KPK membantunya untuk mengembalikan muruah Lembaga Antirasuah tahun depan. Kinerja para aparatur sipil negara (ASN) di sana bakal digenjot.
“Mari di tahun depan kita bisa lebih fokus untuk mengembalikan muruah lembaga ini, memperkuat kepercayaan publik,” kata Nawawi di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2023.
Nawawi mengatakan KPK tengah berada di titik nadir usai Ketua nonaktif Lembaga Antirasuah Firli Bahuri berulah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang paling dirasakan penurunannya.
Dia tidak mau harapan masyarakat atas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terus menurun. Nawawi ingin taring Lembaga Antirasuah bisa dilihat masyaraka mulai tahun depan. (Z-3)
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Kerja-kerja KPK dalam mengusut kasus yang juga melibatkan buronan Harun Masiku semakin menegaskan, bahwa lembaga antirasuah tidak pandang bulu.
Survei LSI terbaru terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejaksaan Agung masih lebih dipercaya publik dibanding KPK dan Polri
Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025, tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR berada pada peringkat ke-10 dari 11 lembaga.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved