Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEUARNYA mantan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri dinilai tidak menjamin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lebih baik. Pasalnya, empat komisioner KPK yang tersisa masih memiliki catatan buruk.
“Kami meragukan bahwa hal tersebut (keluarnya Firli) akan membawa perbaikan pada KPK secara kelembagaan, sebab pimpinan yang ada saat ini pun masih menyisahkan sejumlah catatan yang turut berkontribusi atas buruknya kinerja Lembaga Antirasuah ini,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya, Senin (1/1/2024).
ICW menilai ada sejumlah tugas yang harus dikerjakan Lembaga Antirasuah untuk mengembalikan kepercayaan publik, setelah polemik Firli. Pekerjaan rumah yang disarankan itu dimulai dari ketua KPK. Pertama, sosok pengganti Firli nanti harus bisa memberikan iklim kerja yang baik.
Baca juga: Firli Bahuri Membawa KPK di Titik Nadir pada 2023
Ketua KPK selanjutnya wajib merangkul semua komisioner yang ada. Konsep kolektif kolegial harus benar-benar dilaksanakan.
“Ketua baru pengganti Firli harus bisa membawa iklim kerja yang baik, salah satunya di level pimpinan, dengan mengedepankan kolektif kolegial, bukan dengan one man show yang selama ini ditunjukkan oleh Firli,” ucap Diky.
Baca juga: KPK Harap Pemerintah dan DPR Segera Cari Pengganti Firli Bahuri dan Ketua Baru
Selain itu, KPK harus memaksimalkan kuantitas dan kualitas dalam penanganan perkara. ICW juga menuntut Lembaga Antirasuah independen dalam bekerja di tengah tahun politik.
“KPK harus mampu bersikap independen dan imparisal dalam melakukan penanganan perkara, sebab menjelang tahun politik, kami percaya bahwa arusnya akan semakin deras dengan isu politisasi, maka KPK harus bersikap independen selayaknya lembaga penegak hukum yang ideal,” tegas Diky.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berambisi mengembalikan muruah instansinya pada 2024. Rencananya dimulai dengan upaya pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Antirasuah.
Nawawi juga meminta pegawai KPK membantunya untuk mengembalikan muruah Lembaga Antirasuah tahun depan. Kinerja para aparatur sipil negara (ASN) di sana bakal digenjot.
“Mari di tahun depan kita bisa lebih fokus untuk mengembalikan muruah lembaga ini, memperkuat kepercayaan publik,” kata Nawawi di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2023.
Nawawi mengatakan KPK tengah berada di titik nadir usai Ketua nonaktif Lembaga Antirasuah Firli Bahuri berulah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang paling dirasakan penurunannya.
Dia tidak mau harapan masyarakat atas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terus menurun. Nawawi ingin taring Lembaga Antirasuah bisa dilihat masyaraka mulai tahun depan. (Z-3)
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Ajang penghargaan bagi para pelaku usaha itu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan transparan.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
Tingginya kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung ini sebagai refleksi dari keberanian lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus korupsi skala besar.
Kompolnas memandang sinergi Polri dan masyarakat, khusus dengan komunitas keagamaan, merupakan elemen penting dalam memperkuat keamanan bersifat partisipatif, bukan memaksa.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved