Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEUARNYA mantan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri dinilai tidak menjamin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lebih baik. Pasalnya, empat komisioner KPK yang tersisa masih memiliki catatan buruk.
“Kami meragukan bahwa hal tersebut (keluarnya Firli) akan membawa perbaikan pada KPK secara kelembagaan, sebab pimpinan yang ada saat ini pun masih menyisahkan sejumlah catatan yang turut berkontribusi atas buruknya kinerja Lembaga Antirasuah ini,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya, Senin (1/1/2024).
ICW menilai ada sejumlah tugas yang harus dikerjakan Lembaga Antirasuah untuk mengembalikan kepercayaan publik, setelah polemik Firli. Pekerjaan rumah yang disarankan itu dimulai dari ketua KPK. Pertama, sosok pengganti Firli nanti harus bisa memberikan iklim kerja yang baik.
Baca juga: Firli Bahuri Membawa KPK di Titik Nadir pada 2023
Ketua KPK selanjutnya wajib merangkul semua komisioner yang ada. Konsep kolektif kolegial harus benar-benar dilaksanakan.
“Ketua baru pengganti Firli harus bisa membawa iklim kerja yang baik, salah satunya di level pimpinan, dengan mengedepankan kolektif kolegial, bukan dengan one man show yang selama ini ditunjukkan oleh Firli,” ucap Diky.
Baca juga: KPK Harap Pemerintah dan DPR Segera Cari Pengganti Firli Bahuri dan Ketua Baru
Selain itu, KPK harus memaksimalkan kuantitas dan kualitas dalam penanganan perkara. ICW juga menuntut Lembaga Antirasuah independen dalam bekerja di tengah tahun politik.
“KPK harus mampu bersikap independen dan imparisal dalam melakukan penanganan perkara, sebab menjelang tahun politik, kami percaya bahwa arusnya akan semakin deras dengan isu politisasi, maka KPK harus bersikap independen selayaknya lembaga penegak hukum yang ideal,” tegas Diky.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berambisi mengembalikan muruah instansinya pada 2024. Rencananya dimulai dengan upaya pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Antirasuah.
Nawawi juga meminta pegawai KPK membantunya untuk mengembalikan muruah Lembaga Antirasuah tahun depan. Kinerja para aparatur sipil negara (ASN) di sana bakal digenjot.
“Mari di tahun depan kita bisa lebih fokus untuk mengembalikan muruah lembaga ini, memperkuat kepercayaan publik,” kata Nawawi di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2023.
Nawawi mengatakan KPK tengah berada di titik nadir usai Ketua nonaktif Lembaga Antirasuah Firli Bahuri berulah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang paling dirasakan penurunannya.
Dia tidak mau harapan masyarakat atas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terus menurun. Nawawi ingin taring Lembaga Antirasuah bisa dilihat masyaraka mulai tahun depan. (Z-3)
Capaian itu menegaskan validasi atas komitmen perusahaan dalam mengedepankan keterbukaan informasi di era digital serta peran kepercayaan para pengguna setia.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
SALAH satu modal politik paling penting dalam sebuah pemerintahan demokratis ialah kepercayaan publik.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
MANTAN penyidik KPK Praswad Nugraha melontarkan kritik pedas Juru Bicara KPK soal status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
Herdiansyah Hamzah menilai KPK memberikan status tahanan rumah kepada eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendegradasi marwah lembaga itu
Pengamat hukum mengkritik KPK atas pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Kebijakan ini dinilai tidak transparan dan memicu dugaan perlakuan khusus.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved