Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEUARNYA mantan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri dinilai tidak menjamin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lebih baik. Pasalnya, empat komisioner KPK yang tersisa masih memiliki catatan buruk.
“Kami meragukan bahwa hal tersebut (keluarnya Firli) akan membawa perbaikan pada KPK secara kelembagaan, sebab pimpinan yang ada saat ini pun masih menyisahkan sejumlah catatan yang turut berkontribusi atas buruknya kinerja Lembaga Antirasuah ini,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya, Senin (1/1/2024).
ICW menilai ada sejumlah tugas yang harus dikerjakan Lembaga Antirasuah untuk mengembalikan kepercayaan publik, setelah polemik Firli. Pekerjaan rumah yang disarankan itu dimulai dari ketua KPK. Pertama, sosok pengganti Firli nanti harus bisa memberikan iklim kerja yang baik.
Baca juga: Firli Bahuri Membawa KPK di Titik Nadir pada 2023
Ketua KPK selanjutnya wajib merangkul semua komisioner yang ada. Konsep kolektif kolegial harus benar-benar dilaksanakan.
“Ketua baru pengganti Firli harus bisa membawa iklim kerja yang baik, salah satunya di level pimpinan, dengan mengedepankan kolektif kolegial, bukan dengan one man show yang selama ini ditunjukkan oleh Firli,” ucap Diky.
Baca juga: KPK Harap Pemerintah dan DPR Segera Cari Pengganti Firli Bahuri dan Ketua Baru
Selain itu, KPK harus memaksimalkan kuantitas dan kualitas dalam penanganan perkara. ICW juga menuntut Lembaga Antirasuah independen dalam bekerja di tengah tahun politik.
“KPK harus mampu bersikap independen dan imparisal dalam melakukan penanganan perkara, sebab menjelang tahun politik, kami percaya bahwa arusnya akan semakin deras dengan isu politisasi, maka KPK harus bersikap independen selayaknya lembaga penegak hukum yang ideal,” tegas Diky.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berambisi mengembalikan muruah instansinya pada 2024. Rencananya dimulai dengan upaya pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Antirasuah.
Nawawi juga meminta pegawai KPK membantunya untuk mengembalikan muruah Lembaga Antirasuah tahun depan. Kinerja para aparatur sipil negara (ASN) di sana bakal digenjot.
“Mari di tahun depan kita bisa lebih fokus untuk mengembalikan muruah lembaga ini, memperkuat kepercayaan publik,” kata Nawawi di Jakarta, Jumat, 29 Desember 2023.
Nawawi mengatakan KPK tengah berada di titik nadir usai Ketua nonaktif Lembaga Antirasuah Firli Bahuri berulah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang paling dirasakan penurunannya.
Dia tidak mau harapan masyarakat atas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terus menurun. Nawawi ingin taring Lembaga Antirasuah bisa dilihat masyaraka mulai tahun depan. (Z-3)
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, akan berupaya menjaga kepercayaan warga di tengah pengerahan aparat federal
PT Mahkota Propertindo Indo Permata (MPIP) dan PT Mahkota Propertindo Indo Senayan (MPIS) kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada para investor.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
YAYASAN Belas Kasih meluncurkan aplikasi Belas Kasih pada Jumat (9/5). Aplikasi ini untuk memudahkan donasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta wujud transparansi dana
Arif menyebut Polri perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya, terhadap berbagai praktik tindakan melawan hukum dan inkonstitusional.
Keterangan dari Lisa nantinya akan dikonfirmasi kepada RK. Terbilang, kata Asep, Lisa mengaku menerima uang terkait perkara, yang berkaitan dengan RK.
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved