Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Nama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, disebut berpeluang diminta keterangannya oleh penyidik.
“Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap siapa pun yang dinilai mengetahui konstruksi perkara. Kami mengimbau agar seluruh pihak yang dipanggil bersikap kooperatif,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (25/8).
Menurut Budi, keterangan Yassierli dinilai penting untuk menggali sejauh mana peran pengawasan pimpinan dalam perkara ini. Hal itu tak lepas dari keterlibatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, yang diduga membiarkan bahkan meminta setoran dari hasil pungli.
“Dengan begitu, penyidik bisa mengumpulkan keterangan yang komprehensif,” tambah Budi.
KPK menegaskan telah menyusun daftar saksi yang akan diperiksa. Proses pemberkasan pun dikebut agar segera dapat dilimpahkan ke pengadilan sesuai batas waktu penyidikan.
“Pemeriksaan akan melibatkan tersangka, saksi, maupun pihak lain yang dianggap memahami alur kasus ini,” jelas Budi.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Mereka antara lain:
Irvian disebut sebagai penerima terbesar uang pungli. Bahkan Noel sempat menjulukinya sebagai “sultan”.
Sejauh ini, KPK telah menyita 22 kendaraan sebagai barang bukti. Untuk Noel sendiri, bukti yang berhasil diamankan antara lain uang Rp3 miliar dan sebuah motor Ducati berwarna biru. (Z-10)
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (26/7).
Pemerintah dinilai berhasil mendorong praktik rekrutmen yang lebih inklusif dan bebas diskriminasi. Salah satunya dengan menghapuskan syarat usia bagi pelamar kerja.
Agar gubernur menyampaikan surat edaran tersebut kepada bupati/wali kota dan pemangku kepentingan terkait di wilayahnya
Diharapkan pengusaha akan memahami aspirasi pengemudi ojol mengenai pemberian THR.
Dukungan yang diberikan kepada pekerja yang ter-PHK adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama enam bulan.
Menaker Yassierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan Kemnaker. Hal itu ia sampaikan menyusul OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap berjalan pasca OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (26/7).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Menaker, Yassierli, menegaskan pentingnya transformasi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved