Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (26/7). Dalam kunjungan itu, Yassierli melihat langsung proses pelayanan, menyapa penerima BSU, serta berdialog dengan petugas pos di lapangan. Ia mengapresiasi layanan kantor pos yang beroperasi tujuh hari seminggu, dari pagi hingga malam pukul 20.00 WIB.
“Melalui program BSU, negara hadir dengan cara yang konkret. Kami pastikan bantuan ini disalurkan langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada para pekerja yang paling membutuhkan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantorpos Makassar.
Peninjauan juga dihadiri Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Direktur PHI BPJS Ketenagakerjaan Putri Anggoro, serta Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris.
Berdasarkan data per 26 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 4.511.020 penerima dengan total nilai Rp 2,71 triliun atau setara 78,61% dari target nasional. Secara keseluruhan, angka penerima mencapai 5.738.737 orang dengan anggaran Rp 3,44 triliun,
Masih tersisa 1.227.717 penerima atau senilai Rp 736,63 miliar yang akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Yassierli memastikan akhir Juli seluruh dana BSU sudah tersalurkan ke pekerja terdaftar.
Program BSU 2025 menyasar pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta. Itu diberikan sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Kantor Pos KCU Makassar menjadi salah satu pusat operasional strategis dalam penyaluran BSU, mencakup wilayah Ujungpandang, Sulawesi Selatan. Ribuan pekerja telah mencairkan dana bantuan secara langsung maupun digital melalui mekanisme yang mengedepankan keamanan dan validitas data, termasuk penggunaan biometrik dan QR Code dari aplikasi Pospay untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang sah sesuai data BPJS Ketenagakerjaan.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci kelancaran penyaluran BSU di wilayahnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menambahkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di lapangan dan bekerja sama erat dengan kantor pos untuk mempercepat proses penyaluran.
“Kami di Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung penuh proses verifikasi dan pendataan agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran, terutama untuk pekerja informal dan UMKM,” tutur Munafri.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lebih dari 4.000 titik layanan nasional. Pembukaan layanan khusus di hari libur serta sistem pemantauan real-time dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan aman dan transparan.
“Kami berkomitmen menyalurkan bantuan ini dengan prinsip 3T: Tepat Waktu, Tepat Guna, dan Tepat Sasaran. Layanan Kantorpos di Makassar dan seluruh Sulsel sudah dalam status siaga penuh,” ucap Haris. (E-3)
Anggota DPRD dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa tidak pantas anggota DPRD menerima bantuan yang diperuntukkan bagi pekerja rentan
Realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Sumatra Barat telah menyentuh 94%. Secara total, sebanyak 174.203 pekerja di provinsi tersebut sudah menerima manfaat.
Masyarakat harus proaktif mengecek status penerimaan BSU, mengingat waktu pencairan sangat terbatas. Pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi Pospay.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mendekati 85% dari total sekitar 15 juta penerima.
Realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Sumatra Barat telah menyentuh 94%. Secara total, sebanyak 174.203 pekerja di provinsi tersebut sudah menerima manfaat.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama belum sepenuhnya tersalurkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved