Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ALAEXASSALAM, anggota DPRD kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengaku menjadi salah satu dari 35 anggota dewan yang tercantum sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Namun, dia menyatakan tidak pernah menjadi anggota BPJS KetenagaKerjaan.
"Soal nama saya tercantum dalam daftar penerima BSU, saya tidak tahu karena tidak ada yang mendafkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan," paparnya, Rabu (6/8).
Anggota DPRD dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa tidak pantas anggota DPRD menerima bantuan yang diperuntukkan bagi pekerja rentan. Dia menilai ini sebagai bentuk kekeliruan administratif yang mencoreng kredibilitas lembaga legislatif.
Alaexassalam mendesak agar pihak terkait, baik Dinas Tenaga Kerja, PT Pos Indonesia, maupun Kementerian Ketenagakerjaan, melakukan evaluasi dan mengaudit kembali sumber data penerima BSU.
“Kalau ini terjadi karena penggunaan data lama dari BPJS atau sistem yang tidak diperbarui, maka itu sangat berbahaya.dan harus segara diperbaiki," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Purwakarta Lutfi Bamala mengatakan, pimpinan DPRD sudah memanggil pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta dan Kepala Kantor Pos Purwakarta untuk dimintai keterangan terkait proses dalam menginput data.
"Kemarin, di kantor DPRD, saya bersama Ketua DPRD, pimpinan DPRD, memanggil kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala kantor PT Pos Indonesia. Kami meminta bagaimana proses mereka menginput, karena teman-teman anggota DPRD yang 35 orang itu tidak ada yang mengajukan nama. Dari hasil konsultasi itu diketahui penerima BSU itu adalah yang terdaftar menjadi keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang gajinya di bawah Rp4,8 juta," tambahnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem ini menambahkan, pimpinan DPRD mengimbau kepada seluruh anggota DPRD yang tercantum namanya tidak mengambil BSU.
"Berikan saja kepada orang-orang yang berhak dan lebih membutuhkan daripada anggota DPRD." pungkas Lutfi.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved