Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap berjalan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Layanan K3 tetap berjalan," ujar Yassierli dikutip Antara, Kamis (21/8).
Yassierli menegaskan Kemnaker sudah membangun sistem perbaikan layanan melalui peningkatan SDM, layanan publik, hingga pakta integritas. Ia menyoroti tingginya angka kecelakaan kerja yang masih memprihatinkan.
"Saya selalu mengingatkan, proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat konsern. Angka kecelakaan kerja kita masih memprihatinkan. Kita perlu percepatan dalam layanan K3 dan seterusnya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebetulnya," kata Yassierli.
Menurut Yassierli, sertifikasi K3 memang melibatkan Perusahaan Jasa K3 (PJK3) sebagai mitra, bukan hanya pemerintah. Untuk itu, Kemnaker telah mewajibkan hampir seribu PJK3 menandatangani pakta integritas agar bebas dari praktik suap, pemerasan, maupun gratifikasi.
"Jadi melibatkan PJK3, di situlah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan, PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang pakta integritas, kita tahan dulu izinnya," katanya lagi.
Menaker komitmen itu dibuat agar tidak ada praktik suap, pemerasan, dan gratifikasi. Kemnaker meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktik tersebut.
"Tapi tetap, ini proses dari suatu sistem yang sudah lama. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi. Dan inilah yang terus menjadi pekerjaan rumah kami ke depan," kata Yassierli.
Di sisi lain, KPK mengonfirmasi telah mengamankan 14 orang dalam OTT tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut identitas pihak-pihak yang ditangkap, barang bukti, dan konstruksi perkara baru akan dipaparkan dalam konferensi pers resmi, besok. (P-4)
Menaker Yassierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan Kemnaker. Hal itu ia sampaikan menyusul OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (26/7).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Menaker, Yassierli, menegaskan pentingnya transformasi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan pencairan bantuan subsidi upah (BSU) membutuhkan waktu yang cukup lama karena pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved