Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK tidak merasa tertampar atas kemunculan mantan wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy, sebagai saksi dalam persidangan di MK.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
ICW curiga KPK akan menghentikan kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy.
ICW mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri potensi keterlibatan pihak-pihak dari Kementerian ESDM dalam kasus korupsi timah.
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Abhan, menilai Bawaslu saat ini kurang progresif dalam menangani laporan kecurangan pemilu.
ICW menyebut perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang mulai berlaku perlu diikuti pemetaan ulang pelaku koruptor yang buron ke luar negeri.
ICW mengingatkan Kejagung untuk tidak mengusut dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ini karena kasus itu sudah ditangani KPK.
ICW melihat kemiripan antara kasus dugaan fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan perkara bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
mendesak Kejaksaan Agung tak kebablasan atau offside dalam menangani dugaan kecurangan (fraud) maupun korupsi terhadap fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
SEBANYAK 601 kasus korupsi jerat Kepala Daerah selama 19 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyatakan pentingnya pendidikan antirasuah bagi pejabat.
Lambatnya penanganan kasus Firli tersebut tentunya dapat mengancam profesionalitas penyidik dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara.
KPK dinilai tidak serius dalam menangani kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy
ICW mendesak agar 78 pegawai KPK yang terlibat skandal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK untuk dipecat dan disanksi pidana.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memperbaiki proses pengunggahan data di Sirekap.
ICW mempertanyakan anggaran sirekap yang dipergunakan KPU sebagai alat bantu perhitungan Pemilu 2024.
ICW mendesak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipecat. Desakan itu buntut keterlibatan mereka dalam pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK.
ICW nilai Polda Metro Jaya tidak serius tangani kasus pemerasan terhadap Yasin Limpo yang menyeret mantan ketua KPK Firli Bahuri.
ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat untuk kembali memberikan status tersangka terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.
ICW menilai KPK gagal melakukan pengawasan setelah 93 pegawainya harus menjalani sidang etik akibat skandal pungli di rutan.
ICW meminta Presiden Jokowi memilih calon pengganti ketua KPK dengan cermat dan tidak kembali melakukan pelanggaran etik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved