Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Abhan, menilai Bawaslu saat ini kurang progresif dalam menangani laporan kecurangan pemilu. Abhan menyinggung ada banyak laporan kecurangan dari awal kampanye yang jadi angin lalu tanpa ada tindak lanjut.
“Saya melihat dalam menghadapi beberapa laporan masyarakat memang lebih normatif saja. Kurang progresif. Hanya melihat formalisasi. Jauh, tidak melihat akar dari laporan itu sendiri,” kata Abhan dalam diskusi ‘Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024 di MK: Mungkinkah Dibuktikan?’ di Rumah Belajar ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (29/3).
Menurut Abhan, hal itu bisa menjadi parameter untuk mengukur bagaimana kinerja Bawaslu dalam pengawasan dan penegakan hukum di pemilu 2024.
Baca juga : Bantah Pernyataan Kuasa Hukum 02, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tugas MK tidak Sekadar Angka
Dia juga menyebutkan bahwa beberapa hasil putusan Bawaslu ada yang digunakan dan diikuti oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, putusan Bawaslu yang diikuti itu telah melewati tahap pengujian kembali.
Abhan berharap dalam menangani perkara PHPU kali ini, MK dapat menggunakan prinsip keadilan dan menggunakan hati nurani dalam menilai.
“Menurut saya ini momentum MK untuk menguji kembali ada beberapa hal yang sudah diputus oleh Bawaslu. Tetapi belum menunjukkan rasa keadilan dalam proses itu. Sekali lagi, Bawaslu lebih banyak bersikap normatif, kurang progresif dalam menangani pelanggaran,” pungkas Abhan. (Dis/Z-7)
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved