Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) turut memberikan komentar terkait wacana penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Menurut ICW wacana penambahan jumlah menteri itu tidak lain demi kepentingan bagi-bagi jabatan.
Dia menilai tidak ada urgensi apa pun dari penambahan jumlah menteri. Anggota ICW Seira Tamara menilai penambahan jumlah menteri hanya untuk menciptakan kabinet yang gemuk tanpa mempertimbangkan kepentingan fundamental untuk melayani warga negaranya.
“Di mana proses pemerintahan ke depan dijalankan bukan berbasis kepentingan dan kemauan untuk membentuk kebijakan yang baik bagi masyarakat. Tetapi hanya untuk mengakomodir jabatan yang bisa dikasihkan pada orang yang sudah masuk ke dalam koalisi, orang yang sudah memberi dukungan sebelumnya,” ucap Seira di Rumah Belajar ICW, Jakarta, Selasa (7/5).
Baca juga : Soal Jatah Menteri, Golkar: Kami Siapkan Sesuai Kebutuhan Prabowo
Wacana menggemukkan kabinet itu, kata Seira juga menjadi tanda bahwa dukungan politik untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu tidaklah gratis. Sehingga ada konsekuensi atau kewajiban bagi yang didukung untuk membalas budi dengan membagikan kursi di pemerintahan.
“Yang rugi siapa? Ya masyarakat. Karena pada akhirnya kita hidup jadi warga negara yang dipimpin oleh pemerintahan dan rezim yang orang-orangnya tidak duduk di sana berdasarkan kompetensi. Tapi bagi-bagi jabatan saja,” ketus dia.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari sebelumnya juga turut mengkritisi terkait wacana penambahan jumlah menteri tersebut. Menurut Feri wacana itu akan membuang-buang anggaran negara dan membuat proses pemerintahan tidak berjalan dengan efektif.
Baca juga : Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran, Jokowi: Usul Boleh Kalau Diminta
“Apa sebab? Ada dua sebab. Bahwa banyak di antara kementerian itu saling tabrakan satu sama lain. Misalnya saya beri contoh dalam objek yang sama, yang butuh aturan kementerian, misalnya desa, bisa bertemu kementerian desa, kementerian dalam negeri, KLHK, kemendag, kementerian pertanian dan lain-lain,” jelas Feri.
Warga di desa atau penggiat yang mau berbisnis di desa, kata Feri, kerap kebingungan. Sebab, setiap menteri buat aturan yang bertabrakan dengan objek yang akan mereka kelola.
“Orang seluruhnya bingung. Masing-masing menteri bertahan. Jadi kementerian bukan lagi membuat pemerintahan dan tata kelola pemerintahan menjadi efektif, tetapi membuat bingung orang,” pungkasnya. (Z-8)
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi penanganan karhutla di Riau. Ia menyampaikan pengetatan pembukaan lahan
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Persoalan Papua membutuhkan keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha membawakan dua lagu populer dari band lamanya, Nidji, saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas strategi menghadapi dinamika perekonomian global.
Serangan AS tersebut menyusul serangan Israel yang dilancarkan sejak 13 Juni lalu ke berbagai target di Iran, termasuk situs-situs nuklir dan militer.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
WACANA reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada momen enam bulan pemerintahan menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved