Pengamat Sebut Menteri Jangan Jadikan Jabatan Batu Loncatan Politik

PENGAMAT politik Ray Rangkuti mengingatkan para menteri agar kembali pada khittah sebagai pelayan rakyat dan tidak menjadikan jabatan sebagai batu loncatan ambisi politik pribadi. Hal tersebut disampaikan Ray dalam diskusi publik bertajuk Disorientasi Fungsi Kementerian: Antara Ambisi Politik dan Kepentingan Nasional yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Ray menegaskan bahwa relasi antara pemerintah dan rakyat telah diatur secara gamblang dalam konstitusi UUD 1945. Dalam sistem demokrasi, kedudukan rakyat jauh lebih tinggi dibandingkan para pejabat negara.

"Relasi yang seharusnya terbangun adalah pelayanan yang total dari pemerintah kepada rakyat sebagai tuannya, karena dalam demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi," ujar Ray melalui keterangannya, Sabtu (21/2).

Baca juga : Seskab Jadi Jembatan Komunikasi Efektif Presiden ke Menteri, Ini Penilaian Pengamat

Ray menekankan bahwa hubungan pemimpin dan rakyat harus didasarkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan publik sesuai syariat. Ray menilai jika kementerian mengalami disorientasi fungsi demi kepentingan politik praktis, maka pemerintah telah mencederai mandat konstitusional tersebut.

Senada, pengamat sosial Hizkia Darmayana melihat adanya disorientasi yang dipicu oleh benturan perspektif di kalangan pembantu presiden. Menurutnya, menteri sering kali terjepit di antara nilai etis-ideologis Pancasila dengan realitas praktis-realistis demi kelangsungan karier politiknya.

"Benturan itu tampak ketika kebijakan menteri tak lagi selaras dengan nilai Pancasila. Kepentingan politik sering kali menang atas nilai-nilai etis yang seharusnya menjadi komitmen utama mereka," kata Hizkia.

Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan DPP GMNI, Ferdinando Saferi menambahkan bahwa ketidakproduktifan menteri menjadi masalah klasik yang terus berulang. Ia berharap diskusi ini menjadi alarm bagi pemerintah agar fungsi kementerian tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.

Diskusi yang dipandu oleh Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPP GMNI, Ainun Samidah mengungkapkan penguatan pengawasan publik diperlukan agar para menteri tetap fokus menjalankan program kerja yang telah dicanangkan hingga akhir masa jabatan, tanpa terdistraksi oleh ambisi kekuasaan. (E-4)