Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golongan Karya (Golkar) merespons soal jatah menteri untuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diduga akan berkurang pasca bergabungnya NasDem dan PKB ke koalisi.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Dave Laksono, menyebut parpolnya akan menyiapkan calon menteri sesuai dengan keinginan presiden terpilih.
“Kita siapkan sesuai dengan keinginan Presiden terpilih,” ungkap Dave kepada Media Indonesia, Minggu (5/5).
Baca juga : Prabowo Subianto Diusulkan Bentuk Tim Seleksi Menteri
Terkait ada permintaan khusus atau request soal berapa menteri yang disiapkan Golkar, Dave mengaku hal itu nanti akan dibahas.
“Nanti biar dibahas di level ketum yah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, menerangkan pihaknya akan mengikuti sesuai arahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca juga : Akan Ada Seleksi dalam Pemilihan Menteri Pemerintahan Prabowo
“PAN ikut saja sesuai arahan presiden terpilih, pak Prabowo. Karena hal itu masuk ranah hak prerogatif presiden,” tegas Viva Yoga kepada Media Indonesia, Minggu (5/5).
Viva Yoga pun menyebut partainya tidak meminta secara khusus terkait jumlah jatah menteri. Viva Yoga menegaskan partainya akan menghormati hak prerogatif presiden.
“Tidak ada request, tidak ada menawar-nawar. PAN tetap akan menjaga fatsun dan etika untuk menghormati hak prerogatif presiden,” ujar Viva Yoga.
Baca juga : Golkar Sebut Formasi Kabinet Kesepakatan Ketum dan Presiden Terpilih
“PAN santuy saja. Ikut arahan dan kebijakan presiden (Prabowo),” tambahnya.
Kemudian, Partai Demokrat tidak khawatir jatah kursi menteri untuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkurang. Apabila Partai NasDem, PKB, dan PKS ikut bergabung.
"Ah tidak. Kami sendiri memiliki keyakinan komitmen akan dijalankan dengan baik," ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Sabtu, (4/5).
(Z-9)
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
PRESIDEN Prabowo Subianto belum mengumumkan dan melantik dua posisi menteri pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved