ICW Desak Kejagung Telusuri Potensi Keterlibatan Kementerian ESDM di Kasus Korupsi Timah

PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menduga aktor dari kasus korupsi tata niaga timah tidak hanya dari kalangan pengusaha atau swasta saja. Egi mendesak agar Kejaksaan Agung (Kejagung) turut menelusuri dan memeriksa potensi keterlibatan beberapa aktor eksekutif dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) serta beberapa aparat penegak hukum lainnya dalam kasus tersebut.

Sebab, kasus korupsi besar yang diperkirakan merugikan negara Rp 271 triliun itu, kata Egi, pasti melibatkan banyak pihak dari berbagai instansi dan lembaga.

“Karena cukup mengherankan ketika kasus korupsi timah yang sampai Rp 271 triliun, tetapi tersangkanya hanya aktor swasta. Sementara dari kasus korupsi sumber daya alam, itu tidak hanya melibatkan aktor tunggal, swasta saja misalnya, atau aktor eksekutif saja. Biasanya aktornya bisa lebih dari satu pihak,” kata Egi kepada Media Indonesia, Selasa (2/4).

Baca juga : Pukat UGM: Korupsi PT Timah Pertontonkan Persekongkolan Perusahaan Negara dan Pengusaha Korup

Pada dasarnya, pemerintah memiliki wewenang dan peran untuk mengawasi perizinan tambang. Karena itu, Egi menduga kuat bahwa ada aktor dari eksekutif dan aparat penegak hukum yang juga terlibat dalam kasus korupsi timah tersebut.

“Dalam hal ini salah satunya Kementerian ESDM. Kementerian itu punya peran. Ketika ada korupsi yang terjadi, artinya ESDM lalai di sini dalam menegakkan atau menjalankan tugasnya,” ujar Egi.

Egi juga mengingatkan negara tidak hanya mengalami kerugian secara ekonomi akibat korupsi tersebut. Tetapi juga ada kerugian dari kerusakan alam dan kerugian ekologis yang dampaknya jauh lebih besar dan jangka panjang bagi bangsa Indonesia.

“Kalau secara jumlah, kita harus melihat dulu, itu jumlah muncul dari hasil perhitungan hasil kerugian negara yang berasal dari kerusakan lingkungan, kerugian ekologis dan sebagainya. Tapi yang jelas menurut saya aktornya tidak tunggal, tidak hanya dari swasta. Bisa aktor lain, entah itu pemerintah, aparat penegak hukum, atau yang lain juga. Kita tidak tahu sampai sekarang. Itu Kejaksaan seharusnya lebih progresif untuk mengembangkan kasus yang ada sampai saat ini,” pungkasnya.

(Z-9)