NEWSTICKER

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi

Dinda Shabrina

08/5/2024 05:15

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi — Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan.(ANTARA)

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengungkapkan ongkos mahal yang harus dikeluarkan partai dan aktor politik menjadi pemicu terjadinya lingkaran setan korupsi dalam perhelatan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara menyebut, sejak awal pencalonan, setiap aktor politik mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dengan demikian, saat menjadi pejabat yang terpilih, ia akan memikirkan bagaimana modal politik yang dikeluarkannya itu bisa kembali.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/politik-biaya-tinggi-pemicu-lingkaran-korupsi

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

Mengenal PPPK Paruh Waktu: Pilihan Baru ASN
13/8/2025 22:45
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Perbedaan PNS dan PPPK: Pilihan Jabatan ASN yang Perlu Diketahui
13/8/2025 19:56
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
Kemenag Target 2 Juta Pencatatan Nikah di 2025
06/8/2025 22:32
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
Serikat Pekerja Prihatin Ada Anggota DPRD Dapat BSU
06/8/2025 22:15
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
ASN Nongkrong saat Dinas, Satpol PP Natuna Turun Tangan
05/8/2025 22:19
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Gubernur Sulsel Panggil Khusus ASN PPPK Ini di Pelantikan, Dikenal Sebagai Petugas TRC Teladan
31/7/2025 16:24
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Revisi UU ASN: Ketika Kekuasaan Merenggut Meritokrasi
06/5/2025 05:00
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Bawaslu Terima 129 Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa
04/12/2024 21:44
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Bawaslu RI Terima 2.755 Laporan dan 525 Temuan Selama Pilkada Serentak 2024
04/12/2024 10:06
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pram-Doel Minta TNI/Polri Tetap Netral di Pilkada Jakarta
03/12/2024 09:56
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Aparat Jaga Netralitas Harga Mati
02/12/2024 11:58
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Jaga Netralitas, Wali Kota Helldy tak Akan Ngantor Selama Masa Tenang hingga Pencoblosan
25/11/2024 18:52
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkator selama masa tenang hingga hari usai pencoblosan.