NEWSTICKER

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi

Dinda Shabrina

08/5/2024 05:15

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi — Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan.(ANTARA)

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengungkapkan ongkos mahal yang harus dikeluarkan partai dan aktor politik menjadi pemicu terjadinya lingkaran setan korupsi dalam perhelatan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara menyebut, sejak awal pencalonan, setiap aktor politik mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dengan demikian, saat menjadi pejabat yang terpilih, ia akan memikirkan bagaimana modal politik yang dikeluarkannya itu bisa kembali.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/politik-biaya-tinggi-pemicu-lingkaran-korupsi

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

Masuk Kerja Usai Lebaran, ASN Batam Jalani Skema WFA
26/3/2026 00:16
SELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai kembali bekerja pada Rabu, 25 Maret 2026, setelah libur Lebaran 2026.
WFH Bisa Hemat Anggaran, tapi Picu Efek Domino ke Konsumsi dan UMKM
23/3/2026 18:21
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
Pemerintah Menyiapkan Penerapan WFH untuk Pengematan Akibat Harga Minyak
19/3/2026 20:27
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
Audit Gratifikasi dan Penyelewengan Jabatan ASN di Tangsel Diperketat untuk Cegah Korupsi
14/3/2026 22:56
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Pemkab Cianjur Cairkan THR bagi ASN
13/3/2026 20:02
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan Diminta Waspadai Penipuan saat Pencairan THR
09/3/2026 17:14
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menko Yusril Jamin RI Netral dan Objektif saat Pimpin Dewan HAM PBB
10/1/2026 21:12
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
Revisi UU ASN: Ketika Kekuasaan Merenggut Meritokrasi
06/5/2025 05:00
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Bawaslu Terima 129 Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa
04/12/2024 21:44
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Bawaslu RI Terima 2.755 Laporan dan 525 Temuan Selama Pilkada Serentak 2024
04/12/2024 10:06
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pram-Doel Minta TNI/Polri Tetap Netral di Pilkada Jakarta
03/12/2024 09:56
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Aparat Jaga Netralitas Harga Mati
02/12/2024 11:58
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.