NEWSTICKER

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi

Dinda Shabrina

08/5/2024 05:15

Politik Biaya Tinggi Pemicu Lingkaran Korupsi — Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan.(ANTARA)

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengungkapkan ongkos mahal yang harus dikeluarkan partai dan aktor politik menjadi pemicu terjadinya lingkaran setan korupsi dalam perhelatan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara menyebut, sejak awal pencalonan, setiap aktor politik mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dengan demikian, saat menjadi pejabat yang terpilih, ia akan memikirkan bagaimana modal politik yang dikeluarkannya itu bisa kembali.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/politik-biaya-tinggi-pemicu-lingkaran-korupsi

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

Kelebihan Terima Honor, 170 ASN Pemkab Wajo Terancam Pidana
22/6/2025 16:05
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan Pensiun ASN 70 tahun Bakal Bebani APBN
13/6/2025 22:10
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pegawai Swasta Wajib Naik Transportasi Umum, Pengamat: Bagus, Kalau Bisa Gratis
12/6/2025 21:12
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
266 Dosen USK Terima SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
11/6/2025 16:22
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
Permendikdasmen 7/2025 Dinilai Rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
10/6/2025 12:00
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Rawan Kebakaran, Pramono Wajibkan ASN Punya APAR
10/6/2025 11:17
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Revisi UU ASN: Ketika Kekuasaan Merenggut Meritokrasi
06/5/2025 05:00
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Bawaslu Terima 129 Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa
04/12/2024 21:44
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Bawaslu RI Terima 2.755 Laporan dan 525 Temuan Selama Pilkada Serentak 2024
04/12/2024 10:06
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pram-Doel Minta TNI/Polri Tetap Netral di Pilkada Jakarta
03/12/2024 09:56
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Aparat Jaga Netralitas Harga Mati
02/12/2024 11:58
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Jaga Netralitas, Wali Kota Helldy tak Akan Ngantor Selama Masa Tenang hingga Pencoblosan
25/11/2024 18:52
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkator selama masa tenang hingga hari usai pencoblosan.