Aparat Jaga Netralitas Harga Mati

Koalisi UMKM Nilai tak Rasional Raperda KTR di DKI dan Bikin Pedagang Kucing-Kucingan dengan Aparat

Koalisi UMKM menandatangani petisi bersama yang mendesak DPRD DKI tidak terburu-buru mengesahkan Raperda KTR sebelum mengecek langsung kondisi lapangan.

Warga, Ojol, Aparat Kompak di Sejumlah Daerah, Indonesia Kian Kondusif

Aksi solidaritas ini menjadi gambaran bahwa masyarakat dan aparat memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan menciptakan kedamaian.

Mensos Sebut Presiden Siapkan Berbagai Bantuan untuk Korban Aksi Unjuk Rasa

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kepedulian terhadap para korban demo yang berujung ricuh, dengan menyiapkan berbagai bantuan yang dibutuhkan korban dari aparat dan sipil

Menteri HAM Minta Aparat Hindari Kekuatan Berlebihan Saat Tangani Demonstran

Presiden merujuk pada dokumen HAM internasional yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Alumni UNJ Serukan Pejabat Koreksi Diri, Desak Sanksi Tegas Meninggalnya Affan Kurniawan

Para alumni UNJ mendesak penegakan hukum yang tegas terkait meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan

Menhan Minta Aparat tidak Ragu Tindak Penjarah Rumah Pejabat

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin meminta aparat tindak tegas pelaku penjarahan yang mengancam keselamatan pribadi dan aset negara.

Seragam Ormas Serupai TNI/Polri, Siap-Siap Diganjar Sanksi

Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri. 

Pram-Doel Minta TNI/Polri Tetap Netral di Pilkada Jakarta

NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

25 Kelurahan Rawan Banjir, BPBD Siagakan 267 Personel Saat Hari Pencoblosan 

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan 25 kelurahan di Jakarta masuk dalam kategori daerah rawan banjir kala hujan deras mengguyur.

DPR Dukung Putusan MK Pidanakan Anggota TNI/Polri Pelanggar Netralitas

Putusan MK itu mempertegas bahwa penyelenggara negara, aparat negara, serta aparat pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak boleh ikut campur dalam kontestasi pemilihan

Bawaslu Harus Berani Tindak Lanjuti Putusan MK Soal Netralitas TNI/Polri

Kerja-kerja Bawaslu selama mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak cukup berhenti pada proses memetakan potensi kerawanan

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia