Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat, termasuk ASN, TNI, dan Polri untuk tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya pada Pilkada 2024. Ia mengatakan Pilkada 2024 belum sepenuhnya usai, karena proses pasca-pencoblosan masih membutuhkan cukup banyak waktu.
“Penyelenggara Pemilu harus memastikan transparansi dalam proses penghitungan suara, termasuk menyediakan akses kepada publik untuk memantau hasil real count secara langsung melalui situs resmi KPU,” kata Cucun, melalui keterangannya, Senin (2/12).
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan sistematis agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Pasca-Pilkada, kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada untuk memastikan perbaikan ke depan, termasuk memastikan aturan pencalonan yang lebih inklusif dan transparan,” sebutnya.
“Hal ini sebagaimana telah disepakati bersama KPU terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah,” tambah Cucun.
Cucun berharap Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi cerminan demokrasi Indonesia di masa mendatang yang semakin matang. Menurutnya, proses yang berlangsung damai dan lancar menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.
“Keberhasilan Pilkada ini diharapkan dapat mempererat persatuan bangsa setelah kontestasi politik selesai. Pilkada usai, kini saatnya semua kembali bersatu, bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat,” tutur Cucun.(Faj/I-2)
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
Mustafa pun berharap bahwa kasus yang sudah dilaporkan ke Markas Besar (Mabes) Polri itu ini terus ditindaklanjuti hingga menemukan siapa dalang di balik teror tersebut.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Amelia menyarankan agar pemerintah juga mengevaluasi kebijakan internal TNI terkait penugasan pasukan elite sebagai ajudan para pejabat.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan 25 kelurahan di Jakarta masuk dalam kategori daerah rawan banjir kala hujan deras mengguyur.
Putusan MK itu mempertegas bahwa penyelenggara negara, aparat negara, serta aparat pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak boleh ikut campur dalam kontestasi pemilihan
Kerja-kerja Bawaslu selama mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak cukup berhenti pada proses memetakan potensi kerawanan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved