Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta berkoordinasi dengan KPU, Polri/TNI untuk memastikan tempat pemungutan suara (TPS) tidak didirikan di area yang berpotensi terendam banjir saat hari pencoblosan. Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan mengatakan 25 kelurahan di Jakarta masuk dalam kategori daerah rawan banjir kala hujan deras mengguyur.
"Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kelurahan Pluit, Pademangan Barat, dan Rorotan di Jakarta Utara," ujarnya melalui keterangan, Selasa (26/11).
Untuk wilayah Jakarta Selatan di Kelurahan Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan di Jakarta Barat. Kemudian ada Kelurahan Pondok Labu, Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Bangka, Jati Padang, Pejaten Timur, dan Ulujami.
"Di Jakarta Timur ada Kelurahan Rambutan, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, Bidara Cina, dan Kampung Melayu," papar dia.
Ia melanjutkan, berdasarkan data dari KPU DKI Jakarta, terdapat 571 tempat pemungutan suara dari total 14.835 TPS yang tersebar di setiap kelurahan di Jakarta termasuk rawan banjir.
"BPBD menyiagakan 267 personel Petugas Penanggulangan Bencana/TRC setiap kelurahan di Jakarta sebagai upaya percepatan koordinasi dan penanganan bencana terutama saat hari penyoblosan," pungkasnya. (Far/I-2)
Meskipun tidak bersidang, Arsul menjelaskan bahwa ketiga hakim pada panel II saat ini sedang mendalami berbagai alat bukti yang diajukan para pemohon.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved