Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diharap bijak dalam menentukan anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota pansel yang berintegritas tinggi akan memastikan komisioner KPK tidak seperti Firli Bahuri.
“Pansel yang kemarin (saat pencarian capim KPK pada 2019) ditunjuk juga (yang) mengabaikan nilai integritas. Salah satunya Firli terbukti menjadi calon yang disodorkan Pak Jokowi ke DPR,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Senin (20/5).
Kurnia menjelaskan standar integritas penting untuk menentukan pimpinan KPK yang bermartabat. Sosok yang pernah terbukti melanggar etik di instansi sebelumnya diharap didepak sebagai kandidat dari tahap administrasi.
“Maka dari itu, pembelajaran dari 2019 itu yang harus diketahui oleh Presiden, sehingga penjaringan pimpinan apalagi dibarengi dengan Dewan Pengawas dapat benar-benar menjawab masalah yang ada,” tegas Kurnia.
Pemerintah segera membentuk pansel capim KPK. Anggota pansel capim KPK ada sembilan orang. Mereka terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat kalangan masyarakat.
Di sisi lain, sebanyak sembilan mantan Komisioner KPK mengirimkan surat ke Presiden Jokowi perihal usulan pemilihan sosok pansel capim dan Dewan Pengawas (Dewas). Mereka meliputi Erry Riyana Hardjapamekas, Mochamad Jasin, Mas Achmad Santosa, dan Busyro Muqoddas. Kemudian, Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, dan Saut Situmorang. (Z-3)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Banyak niat jahat yang disepakati hakim terjadi, berdasarkan uraian vonis yang dibacakan.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved