Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah mendatangani daftar nama calon pimpinan (capim) dan calon dewas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
10 nama capim KPK itu memiliki latar belakang beragam, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga advokat. Berikut profil lengkap 10 capim KPK:
10 nama Capim KPK yang disetorkan pansel masih menerapkan logika keterwakilan dari unsur aparat penegak hukum.
Tidak masalah soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang menyerahkan 10 Capim dan Dewas KPK ke DPR.
DEPUTI Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku baik-baik saja gagal lolos seleksi capim.
Jokowi nantinya akan menyerahkan nama-nama itu kepada DPR untuk mengikuti fit and proper test. Penguji mereka merupakan legislator periode baru.
Publik mengkhawatirkan proses seleksi komisioner KPK akan terjadi dugaan kecurangan seperti seleksi anggota Kompolnas.
KPK menyayangkan sistem wawancara tertutup itu. Sebab, KPK dan masyarakat memiliki kepentingan utnuk memantau visi misi maupun cara berpikir para capim.
Isu khusus yang ditanyakan KPK lebih terkait integritas sosok pimpinan KPK,
Anggota Pansel capim dan dewas KPK Ivan Yustiavandana mengatakan di tahap selanjutnya, yaitu wawancara.
The Indonesian Institute berpendapat akan menjadi ideal apabila panitia seleksi memperlihatkan parameter seleksi profil dan hasil penilaiannya kepada publik.
Pimpinan KPK dan presiden Joko Widodo dinilai sama tidak beresnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Komposisi yang didominasi penegak hukum juga dinilai bakal jadi preseden buruk di kalangan masyarakat. Sebab, proses seleksi akan dinilai diintervensi pihak lain.
NasDem bersama Teman Ahok mendukung dan mengusung Ahok-Heru maju secara perorangan atau independen itu berdasarkan gagasan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved