Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan ada peserta curang dalam proses seleksi. Publik mengkhawatirkan proses seleksi komisioner Lembaga Antirasuah terjadi dugaan kecurangan seperti seleksi anggota Kompolnas.
“Insya Allah enggak ada peserta curang,” kata Ketua Pansel Capim KPK Muhammad Yusuf Ateh kepada Medcom.id, Kamis (26/9).
Ateh menjamin pihaknya akan jeli memeriksa data para peserta. Kecurangan diyakini tidak akan terjadi sebelum para juri menyerahkan sepuluh nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.
Baca juga : Berkaca dengan Seleksi Calon Anggota Kompolnas, Pansel Diminta tak Ragu Coret Capim KPK Curang
“Sudah pasti itu (akan dilakukan penelusuran untuk menyegah kecurangan),” ucap Ateh.
Anggota Pansel Arif Satria menyebu pihaknya kini masih menyaring 20 nama pansel yang sudah mengikuti tes wawancara, beberapa waktu lalu. Nantinya, sebanyak sepuluh nama akan diserahkan ke Jokowi.
“Kami masih dalam proses untuk menentukan sepuluh besar capim KPK. Nanti kami kabari lagi kalau sudah tuntas semuanya,” tutur Arif. (P-5)
Menurut dia, proses penegakan hukum atas kasus ini yang ditangani Polda Metro Jaya merupakan langkah positif.
Menurut Yusuf, Polri amat serius dalam menangani kasus yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia terkait kebebasan berdemokrasi.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
Kompolnas desak percepatan proses pidana Bripda MS, oknum Brimob yang menewaskan pelajar di Tual, Maluku.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Kompolnas menilai penanganan kasus kekerasan anggota Brimob terhadap pelajar di Kota Tual tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme internal kepolisian semata.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved