Aparat Penegak Hukum Mendominasi, Pansel KPK Dituntut Transparan

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Christina Clarissa Intania mengatakan pimpinan KPK periode 2024–2029 terpilih harus terbebas dari konflik kepentingan mana pun, baik dengan lembaga negara maupun swasta.

"Penting untuk pimpinan KPK memiliki rekam jejak yang relevan dan akuntabel, serta bisa bekerja dengan jernih tanpa memikirkan balas budi atau tuntutan untuk mengakomodasi kepentingan mana pun, selain rakyat dan penegakan hukum serta keadilan," kata Christina saat dihubungi dari Jakarta, hari ini.

Menurut dia, transparansi menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan KPK karena korupsi akan marak ketika tidak ada akuntabilitas dan pengawasan yang baik. Oleh karena itu, ia menilai penting bagi pimpinan KPK mendatang untuk memiliki aspek tersebut.

Baca juga : Pelanggaran Etik Nurul Ghufron jadi Catatan Komisi III DPR

"Pimpinan KPK harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas sebaik mungkin sehingga bisa selaras dalam penindakan kasus pidana korupsi dalam masa kepemimpinannya," ujarnya.

Transparansi dan akuntabilitas, imbuh Christina, juga perlu dimiliki oleh dewan pengawas KPK ke depan. Ia mengingatkan bahwa dewan pengawas mesti bekerja dengan semangat untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Jangan sampai adanya dewan pengawas dengan segala fungsinya malah menghambat kinerja KPK untuk cepat dan tanggap dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai dewan pengawas malah menumpulkan KPK dalam beroperasi," pesan peneliti itu.

Baca juga : Hasil Profile Assessment Diumumkan 11 September

Di sisi lain, Christina juga menyoroti latar belakang nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK periode 2024–2029 yang lolos tes asesmen. Menurut dia, secara proporsi, terlihat bahwa unsur penegak hukum masih mendominasi daftar nama yang lolos ke tahap selanjutnya.

"Walaupun keterampilan penegak hukum bisa berkontribusi untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi tidak bisa dielakkan potensi konflik kepentingan yang mengintai antara KPK dan lembaga penegakan hukum asalnya," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berpendapat akan menjadi ideal apabila panitia seleksi memperlihatkan parameter seleksi profil dan hasil penilaiannya kepada publik.

Baca juga : 236 Nama yang Lulus Seleksi Administrasi Capim KPK

Menurut Christina, hal tersebut penting dilakukan sebagai bagian dari penerapan asas umum pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Dengan begitu, publik bisa memastikan penilaian panitia seleksi didasarkan pada penilaian dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Hal ini penting untuk membuktikan netralitas dan kompetensi panitia seleksi dalam menilai, sehingga memperlihatkan integritas panitia seleksi dan nihilnya pengaruh dari luar dalam mengambil keputusan. Semakin transparan prosesnya, semakin hasilnya bisa dihormati oleh masyarakat luas," ujar dia.(Ant/P-2)