Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11). Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) berlatar belakang polisi itu memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Data itu diketahui dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Setyo yang dilaporkan pada 1 April 2024. Tercatat, dia memiliki tiga tanah dan bangunan senilai Rp7,6 miliar. Lokasinya ada di Tangerang Selatan, Makassar, dan Bogor.
Lalu, dia mencatatkan kepemilikan empat kendaraan senilai Rp946 juta. Itu, berupa Sepeda RB, Vespa Piaggio, Trek RB, dan Toyota LX.
Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp360 juta. Lalu, ada juga kas dan setara kas senilai Rp705 juta. Setyo tidak memiliki utang maupun surat berharga.
Sebanyak lima calon pimpinan (capim) KPK dipilih DPR hari ini. Mereka yakni Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.
(P-5)
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
108.869 penyelenggara negara belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2024
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan alat yang penting menilai kewajaran harta pejabat negara.
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono yang dicopot dari jabatannya.
KPK tidak bisa memberikan sanksi secara khusus kepada para menteri dan kepala lembaga di kabinet Merah Putih yang belum mengisi LHKPN karena tidak ada regulasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved