Komisi III DPR Voting untuk Menentukan Capim dan Calon Dewas KPK

Repons Pegiat Antikorupsi soal Lima Pimpinan KPK 2024-2029: Masih dalam Bayang-bayang Intervensi

Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.

Setyo Budiyanto Ketua KPK 2024-2029 Memiliki Kekayaan Rp9,6 Miliar

SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.

Melihat Kembali Visi Misi Setyo Budiyanto saat Uji Kelayakan Capim KPK, Soroti Lift Pimpinan dan OTT

Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI

Profil Setyo Budiyanto, Eks Kapolda NTT yang Terpilih Menjadi Ketua KPK 2024-2029

KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029

Johanis Tanak Sebut Ingin Hapus Operasi Tangkap Tangan, Jimly Sebut Masih Dibutuhkan

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.

Gaji Hakim Naik, DPR: Harus Diimbangi dengan Kinerja

ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.

Anggota Komisi III DPR: Penempatan M. Iqbal sebagai Sekjen DPD Sudah Sesuai UU

pelantikan Inspektur Jenderal (Irjen) Mohammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

DPR: Negara Tak Boleh Kalah dari Aksi Premanisme Ormas

ANGGOTA Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan negara tak boleh kalah dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas), apalagi jika sampai melakukan tindakan anarkis

Koalisi Masyarakat Sipil Ingatkan DPR Bahas Revisi KUHAP Secara Transparan

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengingatkan DPR untuk membuka proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Draf Revisi KUHAP Diralat, Pasal Hina Presiden dapat Diselesaikan Restorative Justice

Habiburokhman mengatakan pasal terkait penghinaan presiden merupakan pasal yang paling penting diselesaikan dengan restorative justice.

Draf Revisi KUHAP Atur Pelarangan Liput Sidang Secara Langsung

Juniver Girsang menyoroti poin tersebut saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) menerima masukan terkait revisi KUHAP di Komisi III DPR. Menurut dia, perlu penegasan dalam ayat tersebut.

Pulihnya Kepercayaan pada MK

Krisis Kepala Sekolah: Otonomi Kebablasan?

Pendidikan dalam Kabut Autopilot

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting