Komisi III DPR Voting untuk Menentukan Capim dan Calon Dewas KPK

Repons Pegiat Antikorupsi soal Lima Pimpinan KPK 2024-2029: Masih dalam Bayang-bayang Intervensi

Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.

Setyo Budiyanto Ketua KPK 2024-2029 Memiliki Kekayaan Rp9,6 Miliar

SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.

Melihat Kembali Visi Misi Setyo Budiyanto saat Uji Kelayakan Capim KPK, Soroti Lift Pimpinan dan OTT

Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI

Profil Setyo Budiyanto, Eks Kapolda NTT yang Terpilih Menjadi Ketua KPK 2024-2029

KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029

Johanis Tanak Sebut Ingin Hapus Operasi Tangkap Tangan, Jimly Sebut Masih Dibutuhkan

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.

RUU KUHAP Diminta Atur Batas Waktu Penyelidikan Selama 6 Bulan

RUU KUHAP diminta dapat mengatur batas waktu maksimal untuk penyelidikan dan penyidikan

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU KUHAP lebih Komprehensif

Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan. 

Sahroni Minta Polisi Tangkap Sindikat Perdagangan Bayi ke Singapura

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi mengungkap seluruh sindikat perdagangan bayi ke Singapura hingga tuntas. Sahroni menilai kasus ini pasti melibatkan banyak pihak

DPR Tidak Terima Disebut Ugal-ugalan Bahas Revisi KUHAP

DPR RI menjadi salah satu institusi negara yang paling transparan sebab jalannya rapat-rapat disiarkan secara langsung sehingga bisa disaksikan oleh publik.

Poin-poin yang Disepakati DPR-Pemerintah dalam Revisi KUHAP: Ada yang Dihapus dan Ditambah 

DPR RI dan pemerintah menyepakati sejumlah poin penting dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

1.676 DIM revisi KUHAP Diselesaikan dalam Dua Hari

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan 1.676 DIM itu terdiri dari 1.091 DIM tetap, 295 DIM redaksional, 68 DIM diubah, 91 DIM dihapus, hingga 131 DIM substansi baru.

Kunci Revitalisasi Koperasi Desa

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia