Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dijadikan seperti mainan. Khususnya ketika OTT itu diungkap ke publik.
"OTT itu kan jangan dibuat seolah-olah jadi kayak mainan untuk mempublikasikan ke ruang publik," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
Sahroni mengatakan OTT harus dilakukan sesuai dengan makna penegakan hukum. Dia mencontohkan ketika giat tersebut dilakukan tetapi belum ditemukan bukti kuat.
"Bukan daripada buatan dari perangkat, misalnya menangkap seseorang, duitnya enggak ada, tapi dengan penyelidikan duitnya disana misalnya," ujar Sahroni.
Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu juga merespons soal calon pimpinan (capim) KPK, Johanis Tanak, yang berencana menghapus OTT. Menurut Sahroni, pernyataan itu dilontarkan sebagai skenario ketika terpilih kembali menjabat pimpinan Lembaga Antirasuah.
"Dengan metode yang disampaikan mungkin sorak-sorak OTT ditiadakan. Tapi menurut saya itu bagian dari skenario dia pada saat mungkin menjadi pimpinan KPK," ucap Sahroni. (P-5)
Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah di Bengkulu, mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) memastikan kinerja di lingkungan pemerintahan tetap berjalan normal.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Minggu (6/10). Ada uang Rp10 miliar lebih ditemukan dalam operasi tersebut.
OTT di lingkungan pemda, teranyar di lingkungan Pemrov Kalsel telah menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius dalam tata kelola pemerintahan.
TIGA hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung, Rabu (23/10) dalam kasus suap. Dalam hal Komisi Yudisial (KY) mendukung
KPK mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) tiga hakim pemvonis bebas terpidana kasus pembunuhan Ronald Tannur dalam kasus suap yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Anggota DPR RI bertepuk tangan saat capim KPK Johanis Tanak mengatakan akan menghapuskan operais tangkap tangan (OTT).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved