Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dijadikan seperti mainan. Khususnya ketika OTT itu diungkap ke publik.
"OTT itu kan jangan dibuat seolah-olah jadi kayak mainan untuk mempublikasikan ke ruang publik," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
Sahroni mengatakan OTT harus dilakukan sesuai dengan makna penegakan hukum. Dia mencontohkan ketika giat tersebut dilakukan tetapi belum ditemukan bukti kuat.
"Bukan daripada buatan dari perangkat, misalnya menangkap seseorang, duitnya enggak ada, tapi dengan penyelidikan duitnya disana misalnya," ujar Sahroni.
Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu juga merespons soal calon pimpinan (capim) KPK, Johanis Tanak, yang berencana menghapus OTT. Menurut Sahroni, pernyataan itu dilontarkan sebagai skenario ketika terpilih kembali menjabat pimpinan Lembaga Antirasuah.
"Dengan metode yang disampaikan mungkin sorak-sorak OTT ditiadakan. Tapi menurut saya itu bagian dari skenario dia pada saat mungkin menjadi pimpinan KPK," ucap Sahroni. (P-5)
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Penyidik menunjukkan barang bukti Rp2,4 miliar yang disita dalam operasi tangkap tangan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Bupati Pati Sudewo yang mengembalikan uang dari kasus korupsi suap jalur kereta api sebesar Rp720 juta merupakan sikap kooperatif, namun tak menghapus tindak pidana korupsi.
Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) di Jakarta Timur, Jumat (15/8). Penyidik menemukan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta Timur, JJumat (15/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK menggeledah rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) di wilayah Jakarta Timur, Jumat (15/8).
KPK memastikan akan kembali memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved