Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dijadikan seperti mainan. Khususnya ketika OTT itu diungkap ke publik.
"OTT itu kan jangan dibuat seolah-olah jadi kayak mainan untuk mempublikasikan ke ruang publik," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
Sahroni mengatakan OTT harus dilakukan sesuai dengan makna penegakan hukum. Dia mencontohkan ketika giat tersebut dilakukan tetapi belum ditemukan bukti kuat.
"Bukan daripada buatan dari perangkat, misalnya menangkap seseorang, duitnya enggak ada, tapi dengan penyelidikan duitnya disana misalnya," ujar Sahroni.
Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu juga merespons soal calon pimpinan (capim) KPK, Johanis Tanak, yang berencana menghapus OTT. Menurut Sahroni, pernyataan itu dilontarkan sebagai skenario ketika terpilih kembali menjabat pimpinan Lembaga Antirasuah.
"Dengan metode yang disampaikan mungkin sorak-sorak OTT ditiadakan. Tapi menurut saya itu bagian dari skenario dia pada saat mungkin menjadi pimpinan KPK," ucap Sahroni. (P-5)
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali gelar OTT di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan, kasus masih dalam pendalaman.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di Madiun dan menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun. Sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Kejaksaan Agung dilaporkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat orang, satu pejabat di Kejaksaan Negeri, dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Setwan DPRD.
MANTAN penyidik KPK Praswad Nugraha melontarkan kritik pedas Juru Bicara KPK soal status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
Herdiansyah Hamzah menilai KPK memberikan status tahanan rumah kepada eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mendegradasi marwah lembaga itu
Pengamat hukum mengkritik KPK atas pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Kebijakan ini dinilai tidak transparan dan memicu dugaan perlakuan khusus.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved