Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMIS Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut berlangsung di Kota Madiun, Jawa Timur, dan berujung pada penangkapan 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa OTT dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dari total pihak yang diamankan, sembilan orang langsung diterbangkan ke Jakarta, sementara sisanya masih menjalani pemeriksaan awal di Madiun.
“Benar, tim KPK sedang melakukan kegiatan tangkap tangan dan telah menangkap sekitar 15 orang. Salah satunya kepala daerah, yakni Wali Kota Madiun,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (19/1).
Maidi disebut termasuk dalam rombongan yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Namun, KPK belum membeberkan konstruksi perkara maupun peran masing-masing pihak yang ditangkap.
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa. Kepastian mengenai tersangka dan pasal sangkaan akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers.
OTT ini kembali menegaskan bahwa KPK masih menaruh perhatian serius pada dugaan praktik korupsi di level pemerintah daerah. (Z-10)
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Jejak karier Wali Kota Madiun Maidi dari guru, birokrat hingga menjabat dua periode. Simak profil, riwayat jabatan, dan latar belakang pendidikannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved