Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMIS Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut berlangsung di Kota Madiun, Jawa Timur, dan berujung pada penangkapan 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa OTT dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dari total pihak yang diamankan, sembilan orang langsung diterbangkan ke Jakarta, sementara sisanya masih menjalani pemeriksaan awal di Madiun.
“Benar, tim KPK sedang melakukan kegiatan tangkap tangan dan telah menangkap sekitar 15 orang. Salah satunya kepala daerah, yakni Wali Kota Madiun,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (19/1).
Maidi disebut termasuk dalam rombongan yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Namun, KPK belum membeberkan konstruksi perkara maupun peran masing-masing pihak yang ditangkap.
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa. Kepastian mengenai tersangka dan pasal sangkaan akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers.
OTT ini kembali menegaskan bahwa KPK masih menaruh perhatian serius pada dugaan praktik korupsi di level pemerintah daerah. (Z-10)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Jejak karier Wali Kota Madiun Maidi dari guru, birokrat hingga menjabat dua periode. Simak profil, riwayat jabatan, dan latar belakang pendidikannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved