Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMIS Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut berlangsung di Kota Madiun, Jawa Timur, dan berujung pada penangkapan 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa OTT dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dari total pihak yang diamankan, sembilan orang langsung diterbangkan ke Jakarta, sementara sisanya masih menjalani pemeriksaan awal di Madiun.
“Benar, tim KPK sedang melakukan kegiatan tangkap tangan dan telah menangkap sekitar 15 orang. Salah satunya kepala daerah, yakni Wali Kota Madiun,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (19/1).
Maidi disebut termasuk dalam rombongan yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Namun, KPK belum membeberkan konstruksi perkara maupun peran masing-masing pihak yang ditangkap.
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa. Kepastian mengenai tersangka dan pasal sangkaan akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers.
OTT ini kembali menegaskan bahwa KPK masih menaruh perhatian serius pada dugaan praktik korupsi di level pemerintah daerah. (Z-10)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Jejak karier Wali Kota Madiun Maidi dari guru, birokrat hingga menjabat dua periode. Simak profil, riwayat jabatan, dan latar belakang pendidikannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved