Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMIS Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut berlangsung di Kota Madiun, Jawa Timur, dan berujung pada penangkapan 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa OTT dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dari total pihak yang diamankan, sembilan orang langsung diterbangkan ke Jakarta, sementara sisanya masih menjalani pemeriksaan awal di Madiun.
“Benar, tim KPK sedang melakukan kegiatan tangkap tangan dan telah menangkap sekitar 15 orang. Salah satunya kepala daerah, yakni Wali Kota Madiun,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Senin (19/1).
Maidi disebut termasuk dalam rombongan yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Namun, KPK belum membeberkan konstruksi perkara maupun peran masing-masing pihak yang ditangkap.
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa. Kepastian mengenai tersangka dan pasal sangkaan akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers.
OTT ini kembali menegaskan bahwa KPK masih menaruh perhatian serius pada dugaan praktik korupsi di level pemerintah daerah. (Z-10)
DEPUTI KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan laporan MAKI ke Dewas KPKĀ kepedulian publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, laporan terkait status Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
Sampai 11 Maret 2026, baru 67,98% penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN, padahal batas waktu sampai 31 Maret.
KOORDINATOR MAKI, Boyamin Saiman menduga ada pihak yang melakukan intervensi kepada KPK sehingga eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bisa menjadi tahanan rumah.
MAKI berencana mengadukan pimpinan KPK ke Komisi III DPR RI terkait mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
KPK pastikan pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah kembali ke rutan sesuai prosedur hukum kasus korupsi kuota haji.
KPK percepat pemberkasan kasus korupsi kuota haji agar segera disidangkan. Simak alasan pemeriksaan eks Menag Yaqut saat libur Lebaran
Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi menerima dan menikmati uang hasil pemerasan serta gratifikasi dengan total mencapai Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun.
Jejak karier Wali Kota Madiun Maidi dari guru, birokrat hingga menjabat dua periode. Simak profil, riwayat jabatan, dan latar belakang pendidikannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved