Rentetan OTT KPK, Komisi II Soroti Reformasi Birokrasi Daerah dan Integritas yang Bobrok

RENTETAN operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dalam waktu berdekatan kembali membuka lemahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kasus ini dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum individual, melainkan mencerminkan persoalan serius dalam praktik otonomi daerah.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Toha, menyebut penangkapan Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo sebagai peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

“Ini tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah. Kami sangat menyayangkan masih ada kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jabatan jangan dijadikan alat untuk memperkaya diri melalui fee proyek atau jual beli jabatan,” kata Toha, dalam keterangannya pada Rabu (21/1).

Baca juga : OTT Wali Kota Madiun, Pukat UGM Nilai Digitalisasi Pengadaan belum Mampu Cegah Korupsi

Dalam OTT tersebut, Maidi diduga terlibat dalam praktik penerimaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara Sudewo ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Menurut Toha, kasus suap jabatan yang terjadi di Pati menunjukkan reformasi birokrasi di daerah masih menghadapi masalah integritas yang serius. Ia juga menilai dugaan penyalahgunaan dana CSR di Madiun sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik. 

“Dana CSR seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru dikorupsi,” ujarnya.

Baca juga : Tunggu Status Hukum Maidi, Pemprov Jatim Belum Tunjuk Plt Wali Kota Madiun

Ia menegaskan praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek merupakan penyakit lama birokrasi yang terus berulang. 

“Kalau rekrutmen jabatan dilakukan dengan suap, jangan berharap birokrasi di bawahnya bisa bekerja profesional dan melayani rakyat dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut, Toha meminta Kementerian Dalam Negeri memperketat pengawasan serta pembinaan terhadap kepala daerah. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam menindak korupsi tanpa pandang bulu.

“Kami mendukung penuh KPK. Ini peringatan bagi kepala daerah lain bahwa pengawasan tidak pernah berhenti. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk korupsi,” pungkasnya. (H-2)